[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f41c90c8-562d-4b78-847b-f229f0dd0094","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2014","number","2","year","2014","published_date","2014-06-09","effective_date","2014-07-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surakarta","place_of_enactment","Surakarta","theme","Pengelolaan Air Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN AIR TANAH
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2014/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Tanah
ABSTRAK:	\n \n bahwa air tanah merupakan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak wajib dipelihara keberadaan secara berkelanjutan meliputi keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk waktu sekarang maupun yang akan datang sehingga perlu upaya pengelolaan air tanah; bahwa kelestarian sumber daya air di daerah perlu dikelola dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan ketersediaan, efisiensi, dan keamanan serta dapat memberi manfaat secara ekonomis; bahwa guna mengatasi permasalahan hukum dan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat di bidang air tanah perlu mengatur dalam bentuk Perda; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perda tentang pengelolaaan air tanah; \n Pasal 18 ayat 96) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP no 43 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, tujuan dan ruang lingkup, kebijakan teknis pengelolaan air tanah, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, perizinan, sistem informasi air tanah, pembiayaan, pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2014. \n 41 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat, dengan asas berwawasan lingkungan, keterpaduan, dan keserasian. Ruang lingkupnya meliputi konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, dan sistem informasi air tanah. Kebijakan teknis pengelolaan air tanah menjadi arahan dalam konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, dan sistem informasi air tanah, yang disusun melalui konsultasi publik. Strategi pengelolaan air tanah disusun terintegrasi dalam pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai. Perencanaan pengelolaan air tanah meliputi inventarisasi, penetapan zona konservasi, dan penyusunan rencana pengelolaan. Pelaksanaan rencana mencakup konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala. Konservasi air tanah bertujuan menjaga keberadaan dan fungsi air tanah, meliputi perlindungan, pelestarian, pengawetan, pengelolaan kualitas, dan pengendalian pencemaran. Pendayagunaan air tanah mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat secara adil dan berkelanjutan, melalui penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan. Pengendalian daya rusak air tanah bertujuan mencegah amblesan tanah. Perizinan diperlukan untuk pemakaian dan pengusahaan air tanah, dengan persyaratan administrasi dan teknis. Sistem informasi air tanah mendukung pengelolaan dengan data dan informasi yang dikelola oleh BLH. Pembiayaan pengelolaan air tanah bersumber dari APBD dan/atau anggaran swasta. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan. Pengendalian penggunaan air tanah dilakukan melalui perizinan, pemantauan, dan evaluasi. Pengawasan dilakukan untuk menjamin kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.","transitional_provisions","1. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua perizinan yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.","sanctions","1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara seluruh kegiatan, dan pencabutan izin.\n2. Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan Pengeboran Air Tanah dan Penggalian Air Tanah tidak memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan Pengeboran Air Tanah atau Penggalian air tanah dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau dikenai sanksi pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SURAKARTA
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SURAKARTA CITY
NUMBER 2 OF 2014
CONCERNING
GROUNDWATER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURAKARTA,

\n\n \n \n

Considering:

that groundwater is a natural resource
that controls the livelihood of many people and must
be maintained sustainably
including the condition, properties, and function of groundwater so that
it is always available in adequate quantity and quality
for the present and
the future, so that groundwater
management efforts are needed;
that the sustainability of water resources in the region needs to
be managed in order to meet the needs of
the community by paying attention to availability,
efficiency, and security, and can provide
economic benefits;
that in order to overcome legal problems and
guarantee legal certainty in the community in
the field of groundwater, it is necessary to regulate it in the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f41c90c8-562d-4b78-847b-f229f0dd0094","actionData","errors"]