[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f412f91f-aee4-4076-97b3-2219baa0ef47","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 6 Tahun 2011","number","6","year","2011","published_date","2011-05-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah","place_of_enactment","Barabai","theme","Pajak Penerangan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2011/NO.06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Penerangan Jalan\r\n
ABSTRAK:	\n \n pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dimamfaatkan guna mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat,Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah, yang pemungutannya harus berdasarkan Peraturan Daerah,Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu untuk dilakukan penyusunan kembali,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan Huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan. \n Dasar Hukum;Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 ;Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ;Undang – undang Nomor 17 Tahun 1997 ;Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ;Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ;Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008;Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 . \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;\r\nPajak Penerangan Jalan, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;\r\n1.Ketentuan Umum\r\n2.Nama,Obyek Dan Subyek Pajak\r\n3.Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak\r\n4.Wilayah Pemungutan Dan Cara Penghitungan Pajak\r\n5.Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah\r\n6.Tata Cara Pemungutan\r\n7.Penetapan, Tata Cara Pembayaran Dan Penelitian\r\n8.Penagihan\r\n9.Pengurangan,Keringanan Dan Pembebasan Pajak\r\n10.Keberatan Dan Banding\r\n11.Pembetulan,Pembatalan,Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi\r\n12.Pengambilan Kelebihan Pembayaran Pajak\r\n13.Kedaluwarsa\r\n14.Insentif Pemungutan\r\n15.Penyidikan\r\n16.Ketentuan Pidana\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 21 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Latar belakangnya adalah untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Nama, Objek, dan Subjek Pajak: PPJ dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Instansi pemerintah, kedutaan asing (dengan asas timbal balik), penggunaan listrik dengan kapasitas tertentu tanpa izin teknis, dan tempat ibadah dikecualikan dari objek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, dan wajib pajak adalah penyedia tenaga listrik jika listrik disediakan oleh sumber lain.
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak: Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL). Tarif pajak ditetapkan sebesar 10%, namun ada tarif khusus untuk industri dan pertambangan minyak bumi dan gas alam (3% jika dari sumber lain selain PLN, dan 1,5% jika dihasilkan sendiri atau dari PLN).
Wilayah Pemungutan dan Cara Penghitungan Pajak: Pajak dipungut di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan.
Masa Pajak dan Pelaporan: Masa pajak adalah 1 bulan kalender. Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran: Pemungutan pajak tidak boleh diborongkan dan wajib dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pemungutan PPJ dilakukan oleh PLN. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang juga berfungsi sebagai SPTPD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI TENGAH REGENCY
NUMBER 6 YEAR 2011
CONCERNING
STREET LIGHTING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF HULU SUNGAI TENGAH,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that regional tax is one source of
regional revenue that can be used to
support development and improve
public welfare;
that the Street Lighting Tax is one
type of regional tax listed in Law
Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional
Retributions, the collection of which must be based on Regional
Regulations;
that the Regional Regulation of Hulu Sungai Tengah Regency
Number 18 of 1998 concerning Street Lighting Tax
is no longer in accordance with the current situation and conditions
so it needs to be revised;
that based on the considerations as intended
in letters a, b, and c, it is necessary to form a
Regional Regulation concerning Street Lighting Tax

In view of :

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f412f91f-aee4-4076-97b3-2219baa0ef47","actionData","errors"]