[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3fe3913-e417-462e-b752-f8fbacb58a3c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2021","number","14","year","2021","published_date","2021-12-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Kerja Sama Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Peraturan Daerah (PERDA)
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2021/NO.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kerja Sama Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka optimalisasi potensi daerah, mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Daerah dapat melakukan kerja sama daerah;\r\nBahwa kerja sama daerah dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antar daerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal Daerah;\r\nBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu memetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah. \n Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Yahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513). \n Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Tentang Kerja Sama Daerah, dengan sistematika :\r\nKetentuan Umum;\r\nKerja Sama Daerah dengan Daerah Lain;\r\nKerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;\r\nNaskah Kerja Sama;\r\nKelembagaan Kerja Sama Daerah;\r\nDukungan Program Pemerintah Daerah;\r\nKerja sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;\r\nPembinaan dan Pengawasan;\r\nPendanaan;\r\nKetentuan Peralihan;\r\nKetentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2021. \n 50 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah ini bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan potensi daerah, mempercepat pembangunan daerah, dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kerja sama antar daerah, daerah dengan pihak ketiga, serta daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai jenis kerja sama daerah, yaitu Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK), Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL), dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL). Peraturan ini mengatur tahapan-tahapan kerja sama, mulai dari persiapan, penawaran, penyusunan kesepakatan, hingga pelaksanaan dan pelaporan. Juga diatur mengenai kelembagaan kerja sama daerah, termasuk pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dan Sekretariat Kerja Sama.

Peraturan ini juga mengatur mengenai dukungan program pemerintah daerah melalui sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama daerah. Pendanaan untuk kerja sama daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","1. Perjanjian Kerja Sama KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kerja Sama.\n2. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya Kerja Sama dan dapat dilanjutkan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANJARBARU
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER 14 OF 2021
ON
REGIONAL COOPERATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU,

Considering :

That in order to optimize the potential of the region, accelerate regional development and increase original regional income, the Region can carry out regional cooperation;
that regional cooperation is intended as a means to further strengthen relations and ties between regions with other regions within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia, harmonize regional development, synergize potential between regions, regions with third parties, and regions with regional governments or institutions abroad and increase the exchange of knowledge, technology and fiscal capacity of the Region;
that based on the provisions of Article 363 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government states that in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3fe3913-e417-462e-b752-f8fbacb58a3c","actionData","errors"]