[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3f69502-6a5f-4cd2-a064-a155d26c5b35","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara","short_title","Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950","number","17","year","1950","published_date","1950-03-30","effective_date","1950-03-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","29a3eb5d-4138-4e49-bc82-02f27401caa4","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang Darurat","short_name","UUDrt","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1950
Undang-undang Darurat NO. 17, LL SETNEG : 3 HLM.
Undang-undang Darurat TENTANG Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1950. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Segala Peraturan tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara yang ada di Indonesia sampai berlakunya Undang-undang Darurat No. tahun 1950.\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang Darurat ini dibentuk untuk menetapkan peraturan hukum acara pidana bagi Pengadilan Tentara, menggantikan hukum acara pidana yang berlaku pada Pengadilan Tentara Hindia Belanda yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan Tentara Republik Indonesia Serikat. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan hukum acara pidana dengan kondisi dan kebutuhan baru serta memudahkan pekerjaan pejabat pengadilan tentara.

Ketentuan Substansial: Undang-Undang ini mengatur pembagian kewenangan antara kepala pasukan dan anggota Polisi Militer yang berpangkat perwira dalam mengusut kejahatan dan pelanggaran di bawah pimpinan Kejaksaan Tentara. Pengadilan Tentara diatur untuk melakukan pemeriksaan perkara pidana dengan berpedoman pada acara pemeriksaan yang dipakai oleh Pengadilan Negeri. Selain itu, Mahkamah Tentara Agung dan Mahkamah Tentara Tinggi melakukan pemeriksaan dalam tingkatan kedua dengan pedoman tertentu. Putusan Pengadilan Tentara dijalankan oleh Jaksa Tentara yang bersangkutan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

EMERGENCY LAW
NUMBER 17 OF 1950
TENTANG
CRIMINAL PROCEDURE LAW IN THE MILITARY COURT

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Menimbang:	Considering / Whereas it is necessary to enact regulations on criminal procedure law in the Military Court. Considering / Whereas that due to urgent circumstances, these regulations need to be enacted immediately.
Mengingat:	articles 123, 139, 140 and 159 of the Provisional Constitution of the Republic of Indonesia;

Mendengar:
Senate.

HAS DECIDED :

Menetapkan:

EMERGENCY LAW ON CRIMINAL PROCEDURE LAW IN THE MILITARY COURT.

CHAPTER I.
GENERAL

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3f69502-6a5f-4cd2-a064-a155d26c5b35","actionData","errors"]