[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3e9c73d-4f3c-4ba7-bac9-bb0032d92291","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang ZONA BEBAS PEKERJA ANAK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda No. 6 Tahun 2015","number","6","year","2015","published_date","2015-10-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Samarinda","place_of_enactment","Samarinda","theme","ZONA BEBAS PEKERJA ANAK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan-anak
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 No. 06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG ZONA BEBAS PEKERJA ANAK
ABSTRAK:	\n \n Untuk melakukan ketentuan Pasal 6 Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, mengamanatkan untuk menyusun dan melaksanakan Program Aksi Nasional untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Zona Bebas Pekerja Anak. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 1981; UU No. 1 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; KEPPRES No. 12 Tahun 2001; KEPPRES No. 59 Tahun 2002. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang zona bebas pekerja anak yang meliputi, antara lain : Kebijakan Terhadap Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; Program Aksi; Peran dan Tanggung Jawab; Pengawasan; Ketentuan Sanksi; Penyidikan; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2015. \n 8 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA) bertujuan untuk mewujudkan Samarinda bebas dari segala bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Latar belakangnya adalah bahwa pekerjaan bagi anak, terutama yang terburuk, membahayakan dan menghambat tumbuh kembang anak, serta bertentangan dengan hak asasi anak. Pemerintah Daerah Kota Samarinda berupaya mencegah dan menghapus segala bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, termasuk anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial, di tempat hiburan malam, sebagai pemulung sampah, di jalanan, industri perkapalan dan otomotif, penebangan kayu, industri kimia berbahaya, sebagai pengemis, pencuci kendaraan, pengasuh anak, pekerjaan konstruksi, pelayanan pengiriman barang dan jasa, sektor hiburan, perniagaan dan layanan jasa, pemungut parkir liar, dan pertambangan.

Anak diperbolehkan bekerja dengan kriteria pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan pendidikan, kesehatan fisik, mental dan sosial, serta mengembangkan bakat dan minat anak. Anak yang diperbolehkan bekerja harus memenuhi persyaratan seperti izin tertulis dari orang tua/wali, perjanjian kerja, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu sekolah, jam kerja maksimal 3 jam sehari atau 12 jam seminggu, waktu istirahat 30 menit, fasilitas kerja, hubungan kerja yang jelas, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta upah sesuai UMK/UMSK.

Program aksi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan ZBPA meliputi bebas SPP untuk semua anak sekolah, subsidi bagi sekolah swasta, peningkatan sarana pendidikan, penyantunan dan pembinaan anak terlantar, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesadaran orang tua dan masyarakat, rehabilitasi, pemerataan pembangunan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang mempekerjakan tenaga kerja anak dan tidak mematuhi Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.\n2. Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 4 akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sampai pada penutupan Badan Usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF SAMARINDA
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SAMARINDA CITY
NUMBER 6 OF 2015
CONCERNING
CHILD LABOR FREE ZONE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SAMARINDA,

Considering:

that working for children, especially in the worst forms of work, is very dangerous for children and will prevent children from growing and developing naturally, besides being contrary to children's human rights and universally recognized human values;
that the provisions of Article 6 of ILO Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour ratified by Law Number 1 of 2000, mandates to prepare and implement a National Action Program to eliminate the worst forms of work for children;
that the Regional Government of Samarinda City pays great attention to the next generation, namely children who must be protected in their growth and development so that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3e9c73d-4f3c-4ba7-bac9-bb0032d92291","actionData","errors"]