[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3de23d1-c917-4310-92c9-4112a40e9d9d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2021-08-30","effective_date","2022-08-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tomohon","place_of_enactment","Tomohon","theme","Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kota Tomohon Tahun 2021 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 19 tahun 2016. \n Pengelolaan Barang Milik Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2022. \n 395 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kota Tomohon. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan BMD yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Ketentuan Substansial:

Pejabat Pengelola BMD: Wali Kota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan BMD. Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang. Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD adalah Pejabat Penatausahaan Barang. Kepala Perangkat Daerah adalah Pengguna Barang, yang dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Barang. Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. Terdapat juga Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu.

Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran: Perencanaan kebutuhan BMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan BMD yang ada. RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Pengadaan: Pengadaan BMD dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Penggunaan: Wali Kota menetapkan status Penggunaan BMD. Penggunaan BMD meliputi penetapan status Penggunaan, pengalihan status Penggunaan, Penggunaan sementara, dan penetapan status Penggunaan untuk dioperasikan oleh Pihak Lain.

Pemanfaatan: Pemanfaatan BMD dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Wali Kota, atau Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang. Bentuk pemanfaatan meliputi Sewa, Pinjam Pakai, KSP, BGS atau BSG, dan KSPI.

Pengamanan dan Pemeliharaan: Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMD serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra Pemanfaatan.

Penilaian: Penilaian BMD dilakukan untuk memberikan opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.

Pemindahtanganan: Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD, meliputi Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pemusnahan: Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD.

Penghapusan: Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang.

Penatausahaan: Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD.

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian: Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan BMD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF TOMOHON
NORTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TOMOHON CITY
NUMBER 2 YEAR 2021
ABOUT
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TOMOHON,

Considering:

that to implement the provisions of Article 511 paragraph (1) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Assets, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Management of Regional Assets;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 10 of 2003 concerning the Establishment of South Minahasa Regency and Tomohon City in North Sulawesi Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 30, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4273);
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3de23d1-c917-4310-92c9-4112a40e9d9d","actionData","errors"]