[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3d3d589-e483-493e-824e-9c2834ba6315","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 5 Tahun 2024","number","5","year","2024","published_date","2024-09-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palangkaraya","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketertiban
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD Tahun 2024 No. 5, TLD No. 5
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman\r\nMasyarakat dan Pelindungan Masyarakat merupakan\r\nurusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan\r\npelayanan dasar. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 5 Pembentukan Kotapradja\r\nMengubah Undang-Undang Mengingat Menimbang tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di\r\nKalimantan;\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum\r\nAcara Pidana;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah;\r\nUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang\r\nAdministrasi Pemerintahan;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang\r\nPerangkat Daerah;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang\r\nSatuan Palisi Pamong Praja;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011\r\ntentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan\r\nPalisi Pamong Praja;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011\r\ntentang Standar Operasional Prosedur Satuan Palisi\r\nPamong Praja. \n 1.Ketentuan Umum;\r\n2.Kewenangan Pemerintah Daerah;\r\n3.Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;\r\n4.Pengawasan, Penertiban, dan Pembinaan;\r\n5.Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;\r\n6.Partisipasi Masyarakat;\r\n7.Koordinasi dan Kerja Sama;\r\n8.Jaminan Resiko dan Insentif;\r\n9.Penguatan Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja;\r\n10.Pelaporan, Pembinaan, Penghargaan;\r\n11.Ketentuan Penyidikan;\r\n12.Sanksi Administratif;\r\n13.Sanksi Pidana;\r\n14.Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2024. \n Mencabut Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Kota Palangka Raya \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan \n 63 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Kota Palangka Raya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan ketertiban, serta menjadi landasan hukum dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah. Peraturan ini mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan, melakukan pembinaan dan pengawasan, menangani gangguan ketertiban, serta menerapkan sanksi administratif dan pidana. Ketentuan substansial mencakup berbagai aspek ketertiban umum seperti tertib jalan, lingkungan, sungai, tempat usaha, sosial, pendidikan, kependudukan, PKL, kesusilaan, tempat hiburan, kesehatan, bulan Ramadhan, reklame, minuman beralkohol, tempat indekos, bangunan, dan penjualan bahan bersubsidi pemerintah. Peraturan ini juga mengatur penyelenggaraan ketenteraman masyarakat melalui pendekatan informatif, dialogis, dan persuasif, serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat melalui pembentukan Satgas Linmas dan Satlinmas.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, surat pernyataan, surat peringatan, pengamanan barang bukti, penahanan sementara kartu identitas, penghentian kegiatan, pembekuan izin, penutupan, penggantian kerusakan, pengumuman di media massa, dan/atau pembebanan biaya paksaan.\n2. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu juga dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Kota Palangka Raya","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALANGKA RAYA
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PALANGKA RAYA CITY
NUMBER 5 OF 2024
ON
MANAGEMENT OF PUBLIC ORDER, PUBLIC PEACE
COMMUNITY AND COMMUNITY PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALANGKA RAYA,

\n\n \n \n

Considering :

that the management of Public Order, Public Peace and Community Protection is a mandatory governmental affairs related to basic services;
that Regional Regulation of Palangka Raya City Number 17 of 2007 concerning Public Order in Palangka Raya City is no longer in accordance with the development of community dynamics and existing laws and regulations, so it needs to be revoked and replaced;
that to implement the provisions of Article 40 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 26 of 2020 concerning the Management of Public Order and Public Peace and Community Protection;
that based on the considerations

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3d3d589-e483-493e-824e-9c2834ba6315","actionData","errors"]