Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Kota Palangka Raya.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan ketertiban, serta menjadi landasan hukum dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah. Peraturan ini mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan, melakukan pembinaan dan pengawasan, menangani gangguan ketertiban, serta menerapkan sanksi administratif dan pidana. Ketentuan substansial mencakup berbagai aspek ketertiban umum seperti tertib jalan, lingkungan, sungai, tempat usaha, sosial, pendidikan, kependudukan, PKL, kesusilaan, tempat hiburan, kesehatan, bulan Ramadhan, reklame, minuman beralkohol, tempat indekos, bangunan, dan penjualan bahan bersubsidi pemerintah. Peraturan ini juga mengatur penyelenggaraan ketenteraman masyarakat melalui pendekatan informatif, dialogis, dan persuasif, serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat melalui pembentukan Satgas Linmas dan Satlinmas.

(-)

1. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, surat pernyataan, surat peringatan, pengamanan barang bukti, penahanan sementara kartu identitas, penghentian kegiatan, pembekuan izin, penutupan, penggantian kerusakan, pengumuman di media massa, dan/atau pembebanan biaya paksaan. 2. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu juga dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00.