[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3cb4a8a-4b9e-4f8e-8222-842c312a448f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal kepada BUMD, Badan Usaha Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 13 Tahun 2010","number","13","year","2010","published_date","2010-12-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangkalan","place_of_enactment","Bangkalan","theme","Penyertaan Modal kepada BUMD, Badan Usaha Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyertaan - modal
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal kepada BUMD, Badan Usaha Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: bahwa guna lebih meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha yang ada di\r\ndaerah uniuk pengembangan dunia usaha, serta dalam rangka meningkatkan\r\npertumbuhan ekonomi daerah, perlu didukung dengan permodalan yang kuat, bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan usaha-usaha untuk memberdayakan ekonomi kelompok\r\nmasyarakat \n Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2010. \n Materi pokok: JENIS BADAN USAHA BENTUK, JUMLAH DAN WAKTU SERTA TATA CARA PENYERTAAN MODAL\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah halaman: 8 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 4/E).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta, dan kelompok usaha masyarakat di Kabupaten Bangkalan. Maksud dari penyertaan modal ini adalah agar badan usaha yang ada di daerah dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan penyertaan modal daerah adalah untuk menumbuhkembangkan dunia usaha, meningkatkan kapasitas manajemen dan kredibilitas perusahaan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah (PD) Sumber Daya, PD Air Minum Sumber Pocong, PD Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan, Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jatim, Perseroan Terbatas Bangkalan Petrogas, dan Kelompok Usaha Masyarakat.

Penyertaan modal daerah kepada PD Sumber Daya, PD Air Minum Sumber Pocong, PD Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan, dan Kelompok Usaha Masyarakat ditetapkan dalam bentuk uang. Sementara penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jatim, dan Perseroan Terbatas Bangkalan Petrogas ditetapkan dalam bentuk pembelian saham. Jumlah dan waktu penyertaan modal daerah telah dirinci untuk masing-masing badan usaha dan kelompok usaha masyarakat dari Tahun Anggaran 2009 hingga 2014. Perubahan jumlah dan waktu penyertaan modal daerah dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD dan persetujuan DPRD.

Kepala Daerah berwenang memproses penyertaan modal daerah sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Posisi penyertaan modal daerah dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

","transitional_provisions","1. Penyertaan modal yang telah dilakukan Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BANGKALAN REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BANGKALAN REGENCY
NUMBER 13 YEAR 2010
CONCERNING
REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION TO REGIONAL OWNED ENTERPRISES, PRIVATE
BUSINESS ENTITIES, AND COMMUNITY BUSINESS GROUPS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANGKALAN,

Considering:

that in order to further enhance the role and function of Business Entities in the
region for business development, and in order to increase
regional economic growth, it needs to be supported by strong capital;
that to increase the growth and development of the economy
region, efforts are needed to empower the economy of groups
community;
that based on the considerations as referred to in letters a and
letter b and as implementation of Article 71 paragraph (7) of the Regulation of the Minister of Home Affairs
Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Financial Management
Region as amended by Regulation of the Minister of Home Affairs

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3cb4a8a-4b9e-4f8e-8222-842c312a448f","actionData","errors"]