[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3ca8175-41ab-4fa8-998d-d5ea4ccc0cbf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan Desa Wisata","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-05-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Pengembangan Desa Wisata","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengembangan - desa - wisata
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2023/Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengembangan Desa Wisata
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka melestrarikan alam dan budsaya sebagai anugrarah Tuhan YME banyaknya npotensi wisata yang dimiliki oleh Desa dalam rangka pe,ebrerdayaan DEwsa Wisata maka perlu menetapkan Perda tentang Pengembangan Desa Wisata. \n Dasar Hukum Peraturan Ini Adalah Pasdal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 10 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana tekah beberapa kali diubah terakghir dengan Uu No. 6 Tahun 20923; UU RI No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah trerakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 678 Tahun 1996; PP No. 50 Tahun 2011; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Perda Jabar No. 8 Tahun 2008; Perda Jabar BNo. 15 Tahun 2015; Perda Kab. Sukabumi No. 3 Tahun 2016. \n Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Sasaran, Asas Dan Prinsip, Ruang Lingkup; Kewenangan Pemerintah Daerah, Kriteria Dan Klasifikasi Desa Wisata, Penetapan Desa wisata, Pengelola Desa Wisata, Pengembangan Daya Tarik Desa Wisata, Usaha Pariwisata Pada Desa Wisata, Promosi Desa Wisata, Sistem Informasui Desa Wisata, Hak dan Kewajiban, Larangan, KOoridnasi, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Pembinaan Dan Pengawasan, sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2023. \n 28 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan Desa Wisata **tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.**","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan Desa Wisata bertujuan untuk melestarikan alam dan budaya, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan Desa Wisata.

\r\n

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat dengan maksud untuk mengelola potensi wisata desa agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memeratakan kesempatan berusaha, mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, serta melindungi nilai-nilai budaya. Tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, kesejahteraan masyarakat, mengatasi kemiskinan dan pengangguran, melestarikan alam dan lingkungan, memajukan kebudayaan daerah, memperkenalkan objek wisata, dan meningkatkan religiusitas masyarakat.

\r\n

Ketentuan Substansial:

\r\n

Kewenangan Pemerintah Daerah: Menyusun rencana strategis, menetapkan desa wisata, mengatur pengelolaan, memfasilitasi promosi, mengembangkan daya tarik wisata, menyelenggarakan pelatihan, memelihara daya tarik, memberikan bimbingan masyarakat sadar wisata, dan mengalokasikan anggaran.
Kriteria dan Klasifikasi Desa Wisata: Kriteria meliputi atraksi wisata, aksesibilitas, amenitas, dan kelembagaan. Klasifikasi desa wisata terdiri dari rintisan, berkembang, maju, dan mandiri.
Pembangunan Desa Wisata: Meliputi produk wisata, industri desa wisata, objek desa wisata, pemasaran, kelembagaan, dan kerjasama.
Pengelola Desa Wisata: Organisasi masyarakat desa dalam bentuk Kelompok Penggerak Pariwisata yang dibentuk melalui musyawarah desa dan merupakan unit Badan Usaha Milik Desa.
Pengembangan Daya Tarik Wisata: Meliputi pengembangan potensi alam dan budaya berbasis masyarakat, infrastruktur akomodasi, paket wisata terpadu, dan penggunaan bahasa lokal.
Usaha Pariwisata: Didukung dengan usaha pariwisata yang baik, dengan pembatasan usaha tertentu yang bertentangan dengan nilai agama dan budaya.
Promosi Desa Wisata: Pemerintah Daerah memfasilitasi promosi kawasan Desa Wisata, termasuk pengangkatan Duta Wisata.
Sistem Informasi Desa Wisata: Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi melalui sistem informasi.
Hak dan Kewajiban: Mengatur hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, dan pengusaha pariwisata desa.
Larangan: Melarang perusakan fisik daya tarik wisata.
Koordinasi: Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
Pembiayaan: Berasal dari APBN, APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta sumber lain yang sah.
Pembinaan dan Pengawasan: Dilakukan melalui monitoring dan evaluasi oleh Dinas.

","transitional_provisions","1. Semua kebijakan Daerah yang terkait dengan Desa Wisata menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\r\n2. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, status Desa Wisata yang telah ditetapkan ditinjau ulang dan dievaluasi oleh Dinas.\r\n3. Desa Wisata yang telah ditinjau ulang dan dievaluasi selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini","sanctions","1. Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 58 dikenakan sanksi administratif berupa:\r\n a. teguran lisan,\r\n b. teguran tertulis,\r\n c. pembatasan kegiatan usaha,\r\n d. pembekuan kegiatan usaha, dan\r\n e. pengenaan denda administratif.\r\n2. Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKABUMI
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER 3 OF 2023
CONCERNING
DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKABUMI,

\n\n \n \n

Considering

that in order to preserve nature and culture as a gift from God Almighty and as an effort to promote the general welfare of the community through the development of village tourism potential,
that the abundance of tourism potential owned by the Village, if managed properly, will improve the welfare of the community, equalize business and employment opportunities, optimize the economic potential and characteristics of the region, and uplift and protect cultural values that conform to religious norms,
that in order to empower Tourism Villages, independence and welfare are needed through increasing knowledge, skills, behavior, abilities, awareness, and utilization of resources

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3ca8175-41ab-4fa8-998d-d5ea4ccc0cbf","actionData","errors"]