Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 79 Tahun 2018

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Menteri Perhubungan ini mengatur tentang pedoman penetapan kode terminal penumpang angkutan jalan. Latar belakangnya adalah untuk menata, mengelola, dan melakukan standardisasi kode identitas terminal penumpang angkutan jalan secara nasional, serta mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan terminal. Tujuannya adalah untuk mendukung pelaksanaan sistem penjualan tiket angkutan umum dan memudahkan integrasi data antar simpul transportasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

• Kewajiban memiliki kode terminal bagi terminal penumpang tipe A, B, dan C.
• Kode terminal terdiri dari 3 huruf kapital yang unik dan identik dengan nama terminal.
• Penggunaan kode terminal oleh pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan angkutan umum, dan penyedia layanan tiket.
• Prosedur penetapan kode terminal yang melibatkan Menteri (didelegasikan ke Direktur Jenderal), gubernur, bupati/walikota, serta rekomendasi dari Direktur Jenderal.
• Proses pengusulan kode terminal, verifikasi data, penerbitan rekomendasi atau surat pemberitahuan duplikasi, dan pelaporan penetapan kode terminal.
• Ketentuan mengenai penghapusan kode terminal jika terjadi relokasi, alih fungsi, atau perubahan nama terminal.

Peraturan ini juga mengatur format surat-surat yang terkait dengan proses penetapan kode terminal, yang tercantum dalam lampiran peraturan.

(-)

(-)