Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2019

(-)

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi melalui pemantauan dan evaluasi yang terstruktur. Pemantauan dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul. Evaluasi dilakukan untuk membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi melibatkan berbagai unit kerja di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta pemerintah daerah terkait. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan insidental, dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan.

(-)

1. Dalam hal Pimpinan Unit Kerja Eselon II tidak melaksanakan kewajiban, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan rekomendasi pengurangan anggaran kegiatan pada tahun berikutnya.