[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f39040c1-8c06-49dc-bd25-e46a6d5140f6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang KETENAGALISTRIKAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2017","number","5","year","2017","published_date","2017-09-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau","place_of_enactment","Tanjungpinang","theme","KETENAGALISTRIKAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KETENAGALISTRIKAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (5/212/2017)
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KETENAGALISTRIKAN
ABSTRAK:	\n \n Tenaga listrik memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menjamin penyediaan tenaga listrik dalam jumlah cukup, merata dan kualitas yang baik, sehingga pengelolaanya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, terpadu serta dengan harga yang wajar. Masih banyak penduduk yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik dari pemegang wilayah usaha yang ada, sehingga diperlukan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik serta meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah terutama pada daerah terpencil, pulau terpencil dan pulau di perbatasan. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Ketenagalistrikan. \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Ketenagalistrikan dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2017. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka terhadap izin usaha ketenagalistrikan yang telah dikeluarkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktu izin tersebut berakhir. \r\nPemerintah Daerah menetapkan RUKD paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. \n 49 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau. Latar belakangnya adalah peran strategis tenaga listrik dalam pembangunan daerah dan perlunya menjamin penyediaan tenaga listrik yang cukup, merata, berkualitas, dan dengan harga yang wajar, terutama di daerah terpencil, pulau terluar, dan perbatasan.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan tenaga listrik yang memadai dan berkelanjutan. Asas yang dianut meliputi manfaat, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, optimalisasi ekonomi, kemampuan sendiri, kaidah usaha yang sehat, keamanan, kelestarian lingkungan, serta mengandalkan potensi sumber daya alam dan manusia daerah.

Ketentuan substansial mencakup:

Penguasaan tenaga listrik oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Partisipasi badan usaha milik daerah, swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik.
Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) sebagai acuan pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik.
Jenis usaha ketenagalistrikan meliputi usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik.
Usaha penyediaan tenaga listrik terdiri atas pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik, yang dapat dilakukan secara terintegrasi.
Pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam penyediaan tenaga listrik, terutama di pulau-pulau kecil dan terluar.
Perizinan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik.
Hak dan kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan konsumen.
Penetapan harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik.
Kerjasama antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
Penggunaan tanah untuk usaha penyediaan tenaga listrik.
Ketentuan keteknikan meliputi keselamatan ketenagalistrikan, instalasi tenaga listrik, tenaga teknik, dan lingkungan hidup.
Tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
Monitoring dan evaluasi usaha penyediaan tenaga listrik.
Pengembangan kelistrikan desa dan pulau-pulau.
Koordinasi penyelenggaraan ketenagalistrikan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka terhadap izin usaha ketenagalistrikan yang telah dikeluarkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktu izin tersebut berakhir.\n2. Pemerintah Daerah menetapkan RUKD paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara, dan/atau pencabutan izin usaha.\n3. Setiap orang dikenakan sanksi pidana apabila melakukan kegiatan usaha ketenagalistrikan tanpa izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF RIAU ISLANDS
REGIONAL REGULATION OF RIAU ISLANDS PROVINCE
NUMBER 5 OF 2017
CONCERNING
ELECTRICITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\nGOVERNOR OF RIAU ISLANDS,
\n\n \n \n

Considering:

that electric power has a very important and strategic role in realizing regional development goals, therefore the Regional Government needs to guarantee the supply of electric power in sufficient quantity, evenly distributed and of good quality, so that its management must be carried out fairly, sustainably, rationally, optimally, in an integrated manner and at a reasonable price;
that there are still many residents who have not received electric power services from existing business area holders, so that the role of the Regional Government and the community in providing electric power and increasing the electrification ratio in the region, especially in remote areas, remote islands and border islands,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f39040c1-8c06-49dc-bd25-e46a6d5140f6","actionData","errors"]