[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f38eb030-eed2-4e83-ab95-fce18245b54f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-07-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nganjuk","place_of_enactment","Nganjuk","theme","BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bantuan hukum
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 NOMOR 3
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang\r\nUndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal \r\n19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang \r\nSyarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran \r\nDana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah \r\ntentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan \r\nDaerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 \r\nTahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja \r\nSurabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah \r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan \r\nDaerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa \r\nTimur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang \r\nPembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan \r\nPropinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah \r\nIstimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 2730); \r\n3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi \r\nManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 \r\nNomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 3886); \r\n4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); \r\n5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan \r\nKehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 \r\nNomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5076);\r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan \r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah \r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun \r\n2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 \r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang\r\nundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 \r\nNomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 6801); \r\n7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan \r\nHukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 \r\nNomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5248); \r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 \r\nNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir \r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang \r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang \r\nNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan \r\nTata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana \r\nBantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5421); \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 6322); \r\n11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 \r\nTahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan \r\nPemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara \r\nPemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan \r\nHukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor \r\n816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri \r\nHukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang \r\nPerubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi \r\nManusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan \r\nTata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana \r\nBantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 \r\nNomor 2130); \r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang \r\nPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah \r\ndengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 \r\ntentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor \r\n80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah \r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); \r\n13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 \r\nTahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan \r\nHukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor \r\n96); \n BAB I \r\nKETENTUAN UMUM \r\nBAB II \r\nASAS DAN TUJUAN\r\nBAB III \r\nRUANG LINGKUP \r\nBAB IV \r\nPENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM \r\nBAB V \r\nPEMBERI BANTUAN HUKUM \r\nBAB VI \r\nHAK DAN KEWAJIBAN \r\nBAB VII \r\nPERSYARATAN, TATA CARA PEMBERIAN \r\nDAN TATA KERJA BANTUAN HUKUM\r\nBAB VIII \r\nLARANGAN\r\nBAB IX \r\nPENDANAAN\r\nBAB X \r\nPELAPORAN \r\nBAB XI \r\nSANKSI ADMINISTRATIF\r\nBAB XII \r\nKETENTUAN PIDANA\r\nBAB XIII \r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2024. \n 15 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin bertujuan untuk menjamin hak konstitusional masyarakat miskin dalam mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Tujuannya adalah untuk menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional masyarakat miskin, menjamin penyelenggaraan bantuan hukum secara merata, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan Substansial:

Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun nonlitigasi.
Penerima bantuan hukum meliputi orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar seperti hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, dan perumahan.
Penyelenggaraan bantuan hukum dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat.
Pemberi Bantuan Hukum harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor tetap, pengurus, dan program bantuan hukum.
Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum, serta menerima anggaran dari Daerah.
Penerima Bantuan Hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya selesai dan mendapatkan informasi terkait pelaksanaan bantuan hukum.
Pemberi Bantuan Hukum wajib mengajukan rencana anggaran, memberikan bantuan hukum sampai selesai, menjaga kerahasiaan informasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan bantuan hukum.
Penerima Bantuan Hukum wajib menyampaikan informasi yang benar dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
Pendanaan bantuan hukum bersumber dari APBD dan dapat berasal dari hibah atau sumbangan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 16 ayat (2) dan/atau Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pengembalian dana, atau pemutusan perjanjian.\n2. Penerima Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis.\n3. Pemberi Bantuan Hukum yang menerima pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.\n4. Pemberi Bantuan Hukum yang melakukan tindakan yang dilarang dalam Pasal 19 huruf b, c, d, dan/atau e diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NGANJUK
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF NGANJUK REGENCY
NUMBER 3 OF 2024
on
LEGAL AID FOR POOR COMMUNITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NGANJUK,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :	\n \n that to implement the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 on Legal Aid and Article 19 paragraph (3) of Government Regulation Number 42 of 2013 on the Requirements and Procedures for Granting Legal Aid and Distribution of Legal Aid Funds, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Legal Aid For Poor Communities; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to :	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; \n Law Number 12 of 1950 on the Establishment of Regency Regions within the East Java Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1950 Number 41) as amended by

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f38eb030-eed2-4e83-ab95-fce18245b54f","actionData","errors"]