[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f38e3eca-00e8-43b5-9a59-250820416ce4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Kerapatan Adat Nagari","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2018","number","6","year","2018","published_date","2018-04-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat","place_of_enactment","Simpang Ampek","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Kerapatan Adat Nagari","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kab. Pasaman Barat Tahun 2018 No. 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Kerapatan Adat Nagari\r\n\r\n
ABSTRAK:	\n \n Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Kerapatan Adat Nagari. dalam ketentuan pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah dimaksud, kepengurusan KAN ditetapkan dengan Keputusan bersama Bupati dan Ketua LKAAM Kabupaten. Berdasarkan dinamika sosial yang berkembang dan untuk menghindari perbenturan kepentingan yang merugikan Pemerintah Daerah, maka dianggap lebih arif dan bijaksana apabila kepengurusan KAN dimaksud diputuskan melalui musyawarah Ninik Mamak Salingka Nagari tanpa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. \n UUD 1945, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Perda Kab. Pasbar No. 9 Tahun 2011 \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kerapatan Adat Nagari yang diubah adalah sebagai berikut : \r\n1.Diantara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan satu angka yakni angka 11 a.\r\n2.Ketentuan Pasal 5 diubah\r\n3.Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah\r\n4.Ketentuan Pasal 11 ayat (1), (3) dan (5) diubah\r\n5.Ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf f dihapus dan penambahan ayat (6)\r\n6.Ketentuan Pasal 13 diubah\r\n7.Ketentuan ayat (1) Pasal 14 \r\n8.Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 4 (empat) BAB yakni BAB VA, BAB VB, BAB VC dan BAB\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2018. \n Perda Kab. Pasbar No. 9 Tahun 2011 \n 7 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kerapatan Adat Nagari.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kerapatan Adat Nagari. Perubahan tersebut meliputi penambahan definisi Peradilan Adat, perubahan ketentuan mengenai kedudukan KAN, perubahan ketentuan mengenai pemilihan ketua KAN, penghapusan ayat dan perubahan ketentuan mengenai susunan organisasi KAN, penghapusan salah satu tugas Sekretaris KAN, perubahan jangka waktu kepengurusan KAN dan Peradilan Adat, perubahan ketentuan mengenai pembinaan Majelis Peradilan Adat, penambahan bab mengenai sumber keuangan dan pendapatan KAN, kedudukan dan tugas Peradilan Adat, serta sanksi.

Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial yang berkembang dan menghindari perbenturan kepentingan yang merugikan Pemerintah Daerah, khususnya terkait dengan penetapan kepengurusan KAN.

Perubahan substansial meliputi:

Penambahan definisi Peradilan Adat sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa kepengurusan KAN.
Perubahan Pasal 5 mengenai kedudukan KAN sebagai lembaga musyawarah adat tertinggi.
Perubahan Pasal 10 mengenai pemilihan ketua KAN yang dipilih melalui musyawarah niniak mamak.
Perubahan Pasal 11 mengenai susunan organisasi KAN yang disesuaikan dengan AD/ART atau susunan yang telah ada.
Penghapusan Pasal 12 ayat (4) huruf f mengenai tugas sekretaris KAN.
Perubahan Pasal 13 mengenai masa jabatan kepengurusan KAN dan Peradilan Adat selama 5 tahun.
Perubahan Pasal 14 mengenai pembinaan Majelis Peradilan Adat oleh Lembaga Adat Lainnya dan Pemerintah.
Penambahan BAB VA mengenai sumber keuangan dan pendapatan KAN yang berasal dari APBD, pendapatan asli nagari, swadaya masyarakat, dan sumber lain yang sah.
Penambahan BAB VB mengenai kedudukan dan tugas Peradilan Adat dalam menyelesaikan sengketa kepengurusan KAN.
Penambahan BAB VC mengenai sanksi terhadap pelanggaran hukum dan administrasi terkait jabatan KAN dan Peradilan Adat.

","transitional_provisions","1. Kepengurusan KAN yang sudah terbentuk sebelum perubahan Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya dan melakukan penyesuaian selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah peraturan ini ditetapkan.","sanctions","Hal yang menyangkut perbuatan melanggar hukum dan administrasi terhadap jabatan yang berhubungan dengan KAN dan Peradilan Adat dikenakan Sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST PASAMAN
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PASAMAN BARAT REGENCY
NUMBER 6 OF 2018
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF PASAMAN BARAT REGENCY
NUMBER 9 OF 2011 REGARDING THE NAGARI CUSTOMARY COUNCIL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST PASAMAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Government of Pasaman Barat Regency has established Regional Regulation Number 9 of 2011 concerning the Nagari Customary Council;
that in the provisions of article 11 paragraph (5) of the Regional Regulation, the management of KAN is determined by a joint Decree of the Regent and the Chairperson of the LKAAM Regency. Based on developing social dynamics and to avoid conflicts of interest that are detrimental to the Regional Government, it is considered wiser and more prudent if the management of the KAN is decided through deliberations of the Ninik Mamak Salingka Nagari without

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f38e3eca-00e8-43b5-9a59-250820416ce4","actionData","errors"]