[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3748974-4221-4de5-8802-bdb225201639","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan di Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri No. 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-01-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonogiri","place_of_enactment","Wonogiri","theme","Pembentukan Peraturan di Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa - pembentukan peraturan desa
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Peraturan di Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa perlu diganti, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Di Desa; \n Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; \n 1. Jenis dan Materi Muatan Peraturan di Desa\r\n2. Peraturan Desa\r\n3. Peraturan Bersama Kepala Desa\r\n4. Peraturan Kepala Desa\r\n5. Pembiayaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 81), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 25 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 81).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan peraturan di desa. Latar belakangnya adalah penggantian Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2008 karena adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 serta perubahannya.

Peraturan ini mengatur jenis peraturan di desa, yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Materi muatan peraturan desa mencakup pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Bersama Kepala Desa berisi materi kerjasama desa, sedangkan Peraturan Kepala Desa berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Proses pembentukan Peraturan Desa meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, evaluasi (untuk APB Desa, Pungutan, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa), klarifikasi (untuk peraturan desa selain yang dievaluasi), penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Peraturan Bersama Kepala Desa mengatur kerjasama antar desa, dengan tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Peraturan Kepala Desa berisi pelaksanaan peraturan di desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan ini juga mengatur pembiayaan pembentukan peraturan di desa yang dibebankan pada APB Desa, serta memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan peraturan di Desa dan pelaksanaan kewenangan Desa yang bersifat penetapan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WONOGIRI
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WONOGIRI REGENCY
NUMBER 2 OF 2016
CONCERNING
FORMATION OF REGULATIONS IN VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WONOGIRI,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages as amended by Government Regulation Number 47 of 2015 concerning Amendments to Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the Regional Regulation of Wonogiri Regency Number 4 of 2008 concerning Guidelines for the Formation and Mechanisms for the Preparation of Village Regulations needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3748974-4221-4de5-8802-bdb225201639","actionData","errors"]