[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f36d5785-5517-4ecd-9b48-d1ce44de8424","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 7 Tahun 2012","number","7","year","2012","published_date","2012-05-14","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kulon Progo","place_of_enactment","Wates","theme","Penyelenggaraan Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan-Izin-Gangguan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2012/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Izin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum dan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, diperlukan upaya antisipatif terhadap timbulnya gangguan yang diakibatkan dari penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;\r\nb. Bahwa izin gangguan merupakan sarana pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta perlindungan terhadap timbulnya bahaya kerugian dan/atau gangguan lingkungan dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan; \r\nc. Bahwa masyarakat berhak mendapatkan akses informasi mengenai segala proses dalam penyelenggaraan izin gangguan; \r\n \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup\r\nNomor 11 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor\r\n20 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012; \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Perizinan; Kriteria Gangguan; Persyaratan Izin; Kewenangan Pemberian Izin; Penyelenggaran Perizinan; Retribusi Izin; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan Dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II\r\nKulon Progo Nomor 9 Tahun 1987 tentang Izin\r\nTempat Usaha (HO) dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II\r\nKulon Progo Nomor 11 Tahun 1991 tentang\r\nPerubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten\r\nDaerah Tingkat II Kulon Progo Nomor : 9 Tahun\r\n1987 tentang Izin Tempat Usaha (HO) \n Jumlah Halaman: 25 HLM; Penjelasan: 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 9 Tahun 1987 tentang Izin Tempat Usaha (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kulon Progo Tahun 1988 Nomor : 1 Seri B Tanggal : 28 Maret 1988).
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 11 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor : 9 Tahun 1987 tentang Izin Tempat Usaha (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kulon Progo Tahun 1992 Nomor : 1 Seri : В Tanggal : 23 Januari 1992).

","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan izin gangguan di Kabupaten Kulon Progo. Latar belakangnya adalah untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, dan mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian perizinan dan mencegah timbulnya gangguan serta pencemaran lingkungan.

Ketentuan substansial mencakup kewajiban setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan dan/atau menjalankan usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan, dan/atau kerusakan lingkungan untuk memiliki izin. Kriteria gangguan meliputi gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi. Persyaratan izin meliputi fotokopi KTP, akta pendirian perusahaan, dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL, persetujuan tetangga, fotokopi status kepemilikan tanah, surat pernyataan kerelaan dari pemilik tanah, dan surat kuasa (jika diwakilkan). Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati yang dapat didelegasikan kepada Kepala Instansi.

Peraturan ini juga mengatur jangka waktu penyelesaian perizinan, kewajiban dan hak pemberi izin serta pemohon izin, larangan bagi pemberi dan pemohon izin, kegiatan yang tidak wajib izin, masa berlaku izin, perubahan izin, retribusi izin, peran serta masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan.

","transitional_provisions","

Izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
Izin yang diajukan atau telah diproses berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 9 Tahun 1987 tentang Izin Tempat Usaha (HO) dilanjutkan berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud sampai dengan tanggal 31 Juli 2012.

","sanctions","

Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha atau kegiatan tidak memiliki izin diberikan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan penghentian sementara kegiatan atau usaha.
Pemegang izin yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin, dan/atau penutupan usaha atau kegiatan.

","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Kulon Progo No. 4 Tahun 2022 tentang Pencabutan empat belas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/233269/perda-kab-kulon-progo-no-4-tahun-2022","9735ad32-a4b6-4860-b292-0ea3d5baea27","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
KULON PROGO REGENCY

NUMBER :7
YEAR: 2012

REGIONAL REGULATION OF KULON PROGO REGENCY
NUMBER 7 OF 2012
ON
ORGANIZATION OF NUISANCE PERMIT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KULON PROGO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to guarantee the realization of a conducive
business climate, business certainty,
protecting public interests and realizing
environmentally sound development,
anticipatory efforts are needed against the emergence of
disturbances caused by the implementation of
business and/or activities;
that the nuisance permit is a means of
development, supervision and control as well as
protection against the emergence of danger
losses and/or environmental disturbances in
conducting business and/or activities;
that the public has the right to obtain access
information regarding all processes in
organizing nuisance permits;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f36d5785-5517-4ecd-9b48-d1ce44de8424","actionData","errors"]