[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f36cf4fa-48a0-417e-8159-204d4b9ef221","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sikka Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 9 Tahun 2017","number","9","year","2017","published_date","2017-12-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sikka","place_of_enactment","Maumere","theme","Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pemerintah Daerah Kabupaten SIkka
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner
ABSTRAK:	\n \n bahwa Hewan merupakan karunia dan amanat Tuhan yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat; bahwa penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bertujuan melindungi kesehatan Hewan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan lingkungan; bahwa untuk memberi kepastian hukum di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, maka Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 95 Tahun 2012; PP No. 47 Tahun 2014; PP No. 3 Tahun 2017; Perda Kabupaten Sikka No. 4 Tahun 2015 \n Peraturan Daerah (Perda) Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Azas, Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Penyelenggaraan Kesehatan Hewan; V. Kesehatan Masyarakat Veteriner; VI. Kesejahteraan Hewan; VII. Otoritas Veteriner dan DOkter Hewan Berwenang; VIII. Sanksi Administratif; IX. Penyidikan; X. Ketentuan Pidana; XI. Ketentuan Peralihan; XII. Ketentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017. \n 33 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner untuk mewujudkan status kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia, hewan, dan ekosistemnya. Tujuannya meliputi pengelolaan sumber daya hewan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, perlindungan dari ancaman yang mengganggu kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan, serta menjamin ketersediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Selain itu, peraturan ini bertujuan memberikan ruang investasi dan meningkatkan daya saing usaha produk asal hewan, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.\n\nKetentuan substansial mencakup pelayanan kesehatan hewan yang dapat dilakukan oleh setiap orang atau Pemerintah Daerah pada unit pelayanan kesehatan hewan yang berizin. Pelayanan ini dilakukan oleh Dokter Hewan, Sarjana Kedokteran Hewan, dan tenaga Paramedik Veteriner. Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, terutama penyakit hewan menular strategis, melalui berbagai tindakan seperti pengamatan, pelaksanaan biosafety dan biosekuriti, penutupan daerah, pembatasan lalu lintas hewan, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit, pemusnahan bangkai, pengeradikasian penyakit hewan, dan pendepopulasian hewan. Setiap orang yang memasukkan atau mengeluarkan hewan wajib mengajukan permohonan kepada Dinas. Pemelihara hewan wajib melaporkan kejadian penyakit hewan menular dan mencegah penyebarannya.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang pengobatan hewan yang menjadi tanggung jawab pemilik, dengan pengawasan Dokter Hewan untuk penggunaan obat keras. Hewan yang tidak dapat disembuhkan dapat dieutanasi atau dimusnahkan. Obat hewan harus memiliki nomor pendaftaran dan diawasi peredarannya oleh Otoritas Veteriner. Penjaminan higiene dan sanitasi dilaksanakan pada setiap rantai produksi produk hewan, dan Pemerintah Daerah wajib memiliki RPH yang memenuhi syarat. Pemotongan hewan untuk usaha wajib dilakukan di RPH atau TPH yang berizin dan diawasi. Pengendalian dan penanggulangan zoonosis dilakukan dengan pendekatan satu kesehatan. Kesejahteraan hewan diterapkan dengan prinsip kebebasan hewan dari rasa lapar, sakit, ketidaknyamanan, takut, dan untuk mengekspresikan perilaku alaminya. Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan teknis tertinggi di bidang kesehatan hewan, dan Pemerintah Daerah wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.","transitional_provisions","Dalam hal Otoritas Veteriner belum ditetapkan, maka segala kewenangan Otoritas Veteriner berada di bidang yang melaksanakan fungsi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (4), pasal 7, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (1) dan (3), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 32, dan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.\r\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan nomor pendaftaran, dan/atau pencabutan izin.\r\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29 dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.\r\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 35 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SIKKA
EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGULATION OF SIKKA REGENCY
NUMBER 9 OF 2017
CONCERNING
ANIMAL HEALTH MANAGEMENT AND
VETERINARY PUBLIC HEALTH

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SIKKA,

\n\n \n \n

Considering:

that Animals are a gift and mandate from God that have an important role in the economic, social and cultural life of the community;
that the implementation of animal health and veterinary public health aims to protect animal health, public health and welfare and environmental health;
that in order to provide legal certainty in the field of animal health and veterinary public health, the Implementation of Animal Health and Veterinary Public Health needs to be stipulated by a Regional Regulation.
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Implementation of Animal

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f36cf4fa-48a0-417e-8159-204d4b9ef221","actionData","errors"]