[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f360bf33-2d37-4d2a-90ea-58a4c6f0de0c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Peningkatan Langkah Komprehensif dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh","short_title","Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2002","number","1","year","2002","published_date","2002-02-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","2a48a45a-169c-4d7e-8ef3-3f0ac4eeb863","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Instruksi Presiden (Inpres)","short_name","Inpres","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peningkatan Langkah Komprehensif dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

komprehensif - aceh
2002
Instruksi Presiden (INPRES) NO. 1, jdih.setkab.go.id : 6 hlm.
Instruksi Presiden (INPRES) TENTANG Peningkatan Langkah Komprehensif dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh
ABSTRAK:	\n \n Saat ini masih terdapat dua permasalahan Aceh yang harus diselesaikan, yakni ketidakpuasan masyarakat (social discontent) dan gerakan separatis bersenjata yang dilakukan oleh mereka yang menamakan diri Gerakan Aceh Merdeka. \n Dasa hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 30 ayat (3) dan (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960; dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. \n Inpres ini mengatur mengenai Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan\r\nmengkoordinasikan langkah terpadu dan komprehensif di bidang politik, hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta bidang informasi dan komunikasi, dengan melibatkan masyarakat. Untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan Instruksi Presiden ini di lingkungan Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dibentuk desk mengenai Aceh yang bertugas melakukan pengumpulan bahan, pengolahan informasi, pengendalian operasional pelaksanaan langkah-langkahkomprehensif dan lain-lain yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2002. \n Lampiran file: 6 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, penjelasan hlm 3 sd 5) \n \n

","regulatory_relationship","Instruksi Presiden ini mencabut:\n1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2001","scope_and_parties","policy_content","Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2002 dikeluarkan untuk meningkatkan langkah komprehensif dalam rangka percepatan penyelesaian masalah Aceh, yang meliputi ketidakpuasan masyarakat dan gerakan separatis bersenjata. Tujuannya adalah untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam guna mempercepat tercapainya keadilan, kesejahteraan, dan keamanan bagi seluruh masyarakat Aceh. Instruksi ini menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk melaksanakan langkah-langkah terpadu dan komprehensif di bidang masing-masing. Langkah-langkah tersebut meliputi penyelenggaraan dialog, pengintensifan upaya diplomasi, pemberian pertimbangan hukum, pengaktifan aparatur hukum, percepatan rehabilitasi sosial, pengeffektifan pemberian informasi, penyelesaian kasus pelanggaran hukum, operasi intelijen, dan penyiapan anggaran khusus. Panglima TNI membantu Kapolri dalam pemulihan keamanan, dan Kapolri meningkatkan penegakan hukum. Gubernur Aceh melaksanakan dialog untuk rekonsiliasi dan pemberdayaan aparatur pemerintah daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

INSTRUCTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2002
CONCERNING
ENHANCEMENT OF COMPREHENSIVE MEASURES
IN ORDER TO ACCELERATE THE RESOLUTION OF ACEH PROBLEM

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that currently there are still two Aceh problems that must be resolved, namely public dissatisfaction (social discontent) and armed separatist movements carried out by those who call themselves the Free Aceh Movement;
that the Free Aceh Movement is essentially a threat to the sovereignty and territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia and is legally a crime against state security;
that Law Number 18 of 2001 concerning Special Autonomy for Nanggroe Aceh Darussalam Province needs to be implemented immediately so that the regional government in Nanggroe Aceh Darussalam Province has broad authority in running the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f360bf33-2d37-4d2a-90ea-58a4c6f0de0c","actionData","errors"]