Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2006

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian Hakim Ad Hoc di Pengadilan Perikanan, yang diperlukan karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak mengatur secara tegas hal tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Hakim Ad Hoc yang diangkat memiliki keahlian di bidang hukum perikanan dan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini menetapkan bahwa Hakim Ad Hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Calon Hakim Ad Hoc harus memenuhi berbagai persyaratan, termasuk kewarganegaraan Indonesia, pendidikan minimal strata satu di bidang hukum atau perikanan, dan pengalaman di bidang perikanan. Proses seleksi melibatkan seleksi administratif, kompetensi, serta pendidikan dan pelatihan. Hakim Ad Hoc dilarang merangkap jabatan tertentu untuk menjaga integritas dan martabat jabatan.