[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3507dbd-f50f-4805-8e76-a167e6ed085a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":89,"_94":89,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara","short_title","Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2012","number","12","year","2012","published_date","2012-10-12","effective_date","2012-10-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","810d3935-acb8-420c-8060-ce12bbb0a808","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara","short_name","Perka BKN","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"46755570-d1c0-4683-96d5-037a783dcc28","Keterbukaan Informasi",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Badan Kepegawaian Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara NO. 12, BN.2012/NO.1026, bkn.go.id : 2 hlm.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara TENTANG Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2012. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab melalui penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap satuan kerja dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik, serta penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Tujuannya adalah untuk menjadi pedoman bagi semua pihak yang berhubungan dengan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan BKN.

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kantor Pusat BKN dan Kantor Regional BKN, termasuk struktur, tugas, dan fungsi dari Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (khusus Kantor Pusat), PPID/PPIDR, Sekretaris, Koordinator Bidang, Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PFPID), dan Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS).
Mekanisme Pengolahan Informasi dan Dokumentasi, yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian (Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala, Serta Merta, Tersedia Setiap Saat, dan Informasi yang Dikecualikan), dan pendokumentasian informasi.
Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, yang mencakup permintaan informasi secara tertulis dan tidak tertulis (lisan dan melalui telepon), serta jangka waktu dan prosedur pemberian tanggapan.
Keberatan dan Sengketa Informasi, yang mengatur tentang pengajuan keberatan kepada Atasan PPID/PPIDR jika permintaan informasi ditolak, registrasi keberatan, tanggapan atas keberatan, dan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Pusat.

\n","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik
di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, perlu menyusun
pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di
lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara tentang Pedoman Pengelolaan Informasi
Publik dan Dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian
Negara;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3507dbd-f50f-4805-8e76-a167e6ed085a","actionData","errors"]