[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f34b4a4f-61b0-4cd2-960f-9333e97c7afa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-09-28","effective_date","2018-10-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Seruyan","place_of_enactment","Kuala Pembuang","theme","Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

administrasi
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2018/56
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa produk hukum merupakan landasandalam\r\npenyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan\r\ntugas dan wewenang unsur penyelenggara pemerintahan\r\ndaerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan\r\nkebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk memberikan acuan bagi pemerintahan\r\ndaerah dalam pelaksanaan pembentukan produk hukum\r\ndaerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur ketentuan\r\nmengenai tata cara pembentukan produk hukum dalam\r\npenyelenggaraan pemerintahan daerah. Agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\ndapat berdaya guna dan berhasil guna dalam\r\nrangka pembentukan produk hukum di daerah,\r\ndiperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk\r\nperaturan daerah \n Pasal\r\n18 ayat \r\n(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nPRODUK HUKUM DAERAH;\r\nBAB III\r\nTATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH\r\nYANG BERUPA PERATURAN;\r\nBAB IV\r\nTATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH\r\nYANG BERUPA PENETAPAN;\r\nBAB V\r\nFASILITASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH\r\nBERBENTUK PERATURAN;\r\nBAB VI\r\nNOMOR REGISTER;\r\nBAB VII\r\nPENOMORAN DAN AUTENTIFIKASI;\r\nBAB VIII\r\nPEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH BERUPA PERATURAN;\r\nBAB IX\r\nPENYEBARLUASAN;\r\nBAB X\r\nPERAN SERTA MASYARAKAT;\r\nBAB XI\r\nPEMBIAYAAN;\r\nBAB XII\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018. \n 54 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pembentukan produk hukum daerah yang selaras dengan kebutuhan daerah.

Ketentuan Substansial:

Jenis Produk Hukum Daerah: Peraturan ini mengatur berbagai jenis produk hukum daerah, termasuk peraturan (Perda, Perbup, PB KDH, Peraturan DPRD) dan penetapan (Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Badan Kehormatan DPRD).
Asas dan Materi Muatan: Produk hukum daerah harus disusun berdasarkan asas kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian hierarki, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Materi muatan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan, ketertiban, dan keseimbangan.
Proses Pembentukan Perda:\n
- Perencanaan: Melalui Propemperda yang disusun oleh DPRD dan Bupati.
- Penyusunan: Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati, disertai penjelasan/keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- Pembahasan: Dilakukan oleh DPRD dan Bupati melalui dua tingkat pembicaraan.
- Penetapan: Disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- Pengundangan: Diundangkan dalam Lembaran Daerah.
\n
Proses Pembentukan Perbup dan PB KDH: Diatur mengenai perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.
Proses Pembentukan Peraturan DPRD: Mengatur perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan Peraturan DPRD tentang tata tertib, kode etik, dan tata beracara badan kehormatan.
Fasilitasi dan Evaluasi: Rancangan Perda difasilitasi oleh Gubernur sebelum persetujuan bersama. Evaluasi dilakukan terhadap rancangan Perda yang mengatur RPJPD, RPJMD, APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri daerah, dan pembentukan/perubahan status desa/kelurahan.
Nomor Register: Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register.
Pembatalan: Perda dan Perbup dapat dibatalkan oleh Gubernur jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
Penyebarluasan: Dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda hingga pengundangan Perda.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat berhak memberikan masukan dalam pembentukan Perda, Perbup, PB KDH, dan/atau Peraturan DPRD.

","transitional_provisions","sanctions","1. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Selain sanksi pidana, Perda dapat memuat sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif berupa teguran lisan/tertulis, penghentian sementara/tetap kegiatan, pencabutan sementara/tetap izin, dan/atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SERUYAN REGENCY
NUMBER 2 OF 2018
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE FORMATION OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SERUYAN,

Considering:

that legal products are the foundation in the implementation of local administration in accordance with the duties and authorities of the elements of the regional government administrators, so that their formation must be in line with the needs of the implementation of local administration;
that in order to provide a reference for the regional government in the implementation of the formation of good and quality regional legal products, it is necessary to regulate the provisions regarding the procedures for the formation of legal products in the implementation of local administration;
that in order for the implementation of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations to be effective and successful in the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f34b4a4f-61b0-4cd2-960f-9333e97c7afa","actionData","errors"]