[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f345c421-eac9-4ad6-94a3-d912dce50174","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Surat Penangkapan Ikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias No. 14 Tahun 2002","number","14","year","2002","published_date","2002-07-26","effective_date","2002-09-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nias","place_of_enactment","Gido","theme","Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Surat Penangkapan Ikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2002/No. 36 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Surat Penangkapan Ikan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2002. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.\n","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Nias ini mengatur tentang retribusi izin usaha perikanan (IUP) dan surat penangkapan ikan (SPI). Latar belakangnya adalah untuk memberikan peluang kepada daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Tujuannya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dalam rangka memantapkan otonomi daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Kewajiban Perizinan:** Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki IUP dan SPI dari Kepala Daerah, kecuali nelayan dan petani ikan kecil yang usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.\n2. **Objek dan Subjek Retribusi:** Objek retribusi adalah jasa atas pelayanan pemberian IUP dan SPI. Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang memperoleh jasa pelayanan tersebut.\n3. **Tarif Retribusi:** Ditetapkan berdasarkan jenis kapal, alat penangkapan ikan, dan jenis usaha pembudidayaan ikan. Tarif bervariasi tergantung pada ukuran kapal (Gross Ton/GT) dan jenis alat tangkap yang digunakan, serta jenis dan skala pembudidayaan ikan.\n4. **Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran:** Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.\n5. **Sanksi Administratif:** Keterlambatan pembayaran retribusi dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 4 kali retribusi terutang.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 30 (larangan melakukan usaha perikanan tanpa membayar retribusi, melakukan pendaratan di luar wilayah, menggunakan bahan berbahaya, atau mencemari lingkungan) diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
NIAS REGENCY
NUMBER: 36 YEAR 2002 SERIES: C

REGIONAL REGULATION OF NIAS REGENCY
NUMBER 14 OF 2002
CONCERNING
FISHERY BUSINESS LICENSE RETRIBUTION AND
FISHING PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NIAS,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 34 of 2000 concerning amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Region is given the opportunity to explore the potential sources of Locally-Generated Revenue;
that Regional Retribution is an important source of Regional Revenue to finance the administration of Regional Government and Regional Development to consolidate broad, real and responsible Regional Autonomy;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Nias Regency concerning Fishery Business Licenses and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f345c421-eac9-4ad6-94a3-d912dce50174","actionData","errors"]