[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f341973a-011a-4224-bfd6-87c705bb45e6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang PENYELENGGARAAN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 1 Tahun 2010","number","1","year","2010","published_date","2010-03-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surabaya","place_of_enactment","Surabaya","theme","PENYELENGGARAAN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perdagangan - perindustrian
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: dan perdagangan diperlukan dukungan percepatan dalam pelayanan pemberian perizinan di bidang perdagangan dan perindustrian serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan kepastian berusaha dengan penyederhanaan prosedur perizinan;\r\nb. bahwa Pemerintah Kota Surabaya berwenang menjalankan urusan pilihan di bidang perdagangan dan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;\r\nc. bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan serta perkembangan dunia usaha yang lebih luas; \n Mengingat: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie Staatblads 1847 Nomor 23); Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 (Staatblads 1938 Nomor 86); Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1965; Undang-Undang No. 11 Tahun 1965; Undang-Undang No. 8 Tahun 1981; Undang-Undang No. 3 Tahun 1982; Undang-Undang No. 5 Tahun 1984; Undang-Undang No. 7 Tahun 1994; Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006; Undang-Undang No. 32 Tahun 1997; Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; Undang-Undang No. 8 Tahun 1999; Undang-Undang No. 10 Tahun 2004; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 diubah kedua kali dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008; Undang-Undang No. 40 Tahun 2007; Undang-Undang No. 20 Tahun 2008; Undang-Undang No. 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007; Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1996; Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007; Keputusan Menteri Perindustrian No. 148/M/SK/7/1995; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 199/MPP/Kep/6/2001; Keputusan Menteri Kehutanan No. 100/Kpts-II/2003; Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/Kpts-II/2003; Peraturan Menteri Perdagangan No. 16/M-DAG/PER/3/2006; Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009; Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/9/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/8/2008; Peraturan Menteri Perindustrian No. 41/M-Ind/Per/6/2008; Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008; Peraturan Menteri Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/9/2009; Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 11 Tahun 2008. \n Materi pokok: PENYELENGGARAAN USAHA, JENIS PELAYANAN, KETENTUAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN, KETENTUAN PERIZINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN, SANKSI ADMINISTRATIF, KETENTUAN PIDANA \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal \n 43 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/B).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan usaha di bidang perdagangan dan perindustrian di Kota Surabaya. Latar belakangnya adalah untuk mendukung Surabaya sebagai kota industri dan perdagangan dengan mempercepat pelayanan perizinan, menciptakan iklim usaha yang sehat, dan memberikan kepastian berusaha melalui penyederhanaan prosedur perizinan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Kewenangan Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan usaha di bidang perdagangan dan perindustrian, yang kemudian didaftarkan dalam daftar perusahaan.
Perizinan: Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha di bidang perdagangan dan perindustrian wajib memperoleh izin, tanda daftar, dan/atau persetujuan prinsip dari Kepala Daerah sesuai dengan jenis kegiatan usahanya. Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin ini kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Jenis Pelayanan di Bidang Perdagangan: Meliputi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, Tanda Daftar Gudang, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Pameran Dagang, Konvensi dan Seminar Dagang, Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, Izin Usaha Toko Modern, dan Surat Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar.
Ketentuan Perizinan di Bidang Perdagangan: Mengatur secara rinci persyaratan dan kewajiban terkait dengan setiap jenis izin usaha perdagangan, termasuk SIUP, waralaba, gudang, pameran dagang, minuman beralkohol, pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern, dan pengedaran tumbuhan dan satwa liar.
Ketentuan Perizinan di Bidang Perindustrian: Mengatur Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Industri, dan Persetujuan Prinsip. Setiap pendirian perusahaan industri wajib memiliki IUI, kecuali industri kecil yang wajib memiliki TDI.
Pembinaan dan Pengawasan: Kepala Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha di bidang perdagangan dan perindustrian.

\n\n

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur untuk penyelenggaraan usaha di bidang perdagangan dan perindustrian di Kota Surabaya, serta untuk memastikan bahwa kegiatan usaha dilakukan secara tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

","transitional_provisions","1. Semua perizinan di bidang perdagangan dan perindustrian yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, dengan ketentuan setelah masa berlaku izin usaha tersebut berakhir harus melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Bagi perizinan yang tidak ada batas waktu masa berlakunya tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin, penutupan tempat kegiatan usaha, dan/atau denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SURABAYA CITY
NUMBER 1 OF 2010
CONCERNING
BUSINESS ORGANIZATION IN THE FIELD OF
TRADE AND INDUSTRY

MAYOR OF SURABAYA,

\n\n \n \n

Considering:

that to support the city of Surabaya as an industrial and trade city, it is necessary to accelerate services in granting permits in the fields of trade and industry and create a healthy business climate and business certainty by simplifying licensing procedures;
that the Surabaya City Government is authorized to carry out optional affairs in the fields of trade and industry as referred to in Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Government Affairs between the Central Government, Provincial Regional Governments and Regency/City Regional Governments;
that Surabaya City Regional Regulation Number 3 of 2002 concerning Retribution for Services in the Fields of Industry, Trade and Investment is no

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f341973a-011a-4224-bfd6-87c705bb45e6","actionData","errors"]