[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f33e908b-768e-4ae2-9a25-9c1556a903bb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN BONGKAR MUAT BARANG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 11 Tahun 2015","number","11","year","2015","published_date","2015-12-01","effective_date","2015-12-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat","place_of_enactment","Kuala Tungkal","theme","PENYELENGGARAAN BONGKAR MUAT BARANG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERIZINAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2015/No.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN BONGKAR MUAT BARANG
ABSTRAK:	\n \n Memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemuatan dan pembongkaran barang, maka diperlukan pengaturan tentang tata cara penyelenggaraan bongkar muat barang. \n UUD 1945; UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.22 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No.2 Tahun 2014; dan PP No.74 Tahun 2014. \n Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor terdiri dari umum, angkutan barang umum, angkutan bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang khusus, angkutan peti kemas, angkutan alat berat; Tata Cara Pembongkaran Barang; Pengawasan dan Pengendalian; dan Sanksi Administrasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2015. \n Ketentuan mengenai besaran denda serta mekanisme dan tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan bongkar muat barang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Latar belakangnya adalah untuk menciptakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar dan tertib, serta menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur, membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan bongkar muat barang demi keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pengaturan mengenai pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor, meliputi barang umum, barang khusus, peti kemas, alat berat, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Tata cara pembongkaran barang, termasuk persyaratan pembongkaran barang dan ketentuan kegiatan pembongkaran barang.
Pengawasan dan pengendalian operasional kegiatan bongkar muat barang oleh Bupati dan Dinas Perhubungan.

Peraturan ini juga mengatur tentang sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan pembongkaran barang.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melakukan kegiatan bongkar muat barang di tempat yang tidak sesuai peruntukannya tanpa izin Bupati akan dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif meliputi: Peringatan tertulis, Penghentian sementara kegiatan, Penjatuhan denda, dan Pencabutan izin operasi.\n3. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran denda serta mekanisme dan tata cara pemberian sanksi administrasi akan diatur dengan Peraturan Bupati.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANJUNG JABUNG BARAT
JAMBI PROVINCE

REGIONAL REGULATION
OF TANJUNG JABUNG BARAT REGENCY
NUMBER 11 OF 2015
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF GOODS LOADING AND UNLOADING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANJUNG JABUNG BARAT,

\n\n \n \n

Considering:

that a smooth and orderly road traffic and transport
system is considered to have a very strategic role
in supporting development and economic
growth, especially in Tanjung Jabung Barat
Regency;
that with the increasing number of vehicles and the
increasing flow of goods entering and leaving
Tanjung Jabung Barat Regency, the activity of goods
loading and unloading needs to be regulated,
developed, supervised and controlled for the sake
of traffic safety and smoothness;
that to provide direction, foundation and legal
certainty to all parties involved in the loading and
unloading of goods, it is necessary to regulate the
procedures for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f33e908b-768e-4ae2-9a25-9c1556a903bb","actionData","errors"]