[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f334640a-a577-4ad5-8b8b-d26d1d023ede","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan","short_title","Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020","number","13","year","2020","published_date","2020-09-29","effective_date","2020-10-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","b644dec9-1d00-469d-9485-e34ffc1be645","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Lembaga Administrasi Negara","short_name","Peraturan LAN","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"7f6a4c27-2c6a-4eb7-8d62-dd19888e1efd","Pendidikan & Pelatihan Aparatur","tags",[],"location","Lembaga Administrasi Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Akreditasi Pelatihan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2020
Peraturan Lembaga Administrasi Negara NO. 13, BN.2020/No.1198, jdih.lan.go.id: 30 hlm.
Peraturan Lembaga Administrasi Negara TENTANG Akreditasi Pelatihan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Lembaga Administrasi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta Penyelenggara Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil\n2. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk menjamin mutu pelatihan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui akreditasi pelatihan struktural, teknis, fungsional, sosial kultural, dan dasar calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Lembaga Administrasi Negara (LAN) diberi wewenang untuk melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan ASN. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. LAN bertanggung jawab untuk menyusun pedoman akreditasi, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, menyelenggarakan akreditasi, serta melakukan pemantauan dan evaluasi. Akreditasi dilakukan terhadap lembaga penyelenggara pelatihan dan program pelatihan, dengan penilaian berdasarkan berbagai unsur seperti organisasi, manajemen, dan hasil kinerja.","transitional_provisions","1. Akreditasi yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Lembaga ini, tetap dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2008.\n2. Status terakreditasi bagi Lembaga Pelatihan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Lembaga ini, tetap berlaku sampai dengan habis berakhirnya status terakreditasi tersebut.\n3. Lembaga Pelatihan Pengakreditasi Program atau Lembaga Pembina Pelatihan Fungsional yang belum berstatus terakreditasi tetapi telah melaksanakan Akreditasi, harus mengajukan Akreditasi kepada LAN paling lambat 2 tahun sejak berlakunya Peraturan Lembaga ini.","sanctions","1. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pelatihan atau penyimpangan dalam penetapan hasil Akreditasi, LAN atau Instansi Teknis/Instansi Fungsional dapat memberikan teguran tertulis kepada Lembaga Terakreditasi.\n2. Jika tidak ada tanggapan atau perbaikan dalam 3 bulan setelah teguran pertama, teguran kedua dapat diberikan.\n3. Jika masih tidak ada tanggapan atau perbaikan dalam 3 bulan setelah teguran kedua, status terakreditasi dapat dicabut.","revokes",[96,101],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta Penyelenggara Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil","link","",{"_97":102,"_99":100},"Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION
REPUBLIC OF INDONESIA
COPY
REGULATION OF THE NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 13 OF 2020
CONCERNING
TRAINING ACCREDITATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION,

Considering:

that to ensure quality to guarantee the quality, efficiency, effectiveness, and accountability of the implementation of training for Civil Apparatus State, it is necessary to conduct accreditation of structural training, technical training, functional training, socio-cultural training, and basic training for prospective Civil Servants;
that based on the provisions of Article 43 of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, the National Institute of Public Administration has the function to carry out accreditation for educational institutions and training of State Civil Apparatus employees, both

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f334640a-a577-4ad5-8b8b-d26d1d023ede","actionData","errors"]