[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3150c8e-ec6e-4424-8ae2-2cdd49d7333a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Selatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 3 Tahun 2015","number","3","year","2015","published_date","2015-07-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Selatan","place_of_enactment","Batauga","theme","Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SOTK
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Selatan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 29 Peraturan\r\nPemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat\r\nDaerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007\r\ntentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka\r\nperlu penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;\r\nb. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas perumusan kebijakan\r\nteknis dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum\r\nyang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, maka perlu\r\nmembentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton\r\nSelatan ;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan\r\nhuruf b tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Selatan. \n 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan\r\nNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,\r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;\r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan\r\nTanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4400);\r\n5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan\r\nKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republiki Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234);\r\n7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);\r\n8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan\r\nKabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 173, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 5563) ;\r\n9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian\r\nUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah\r\nKabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi\r\nPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4741) ;\r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang\r\nPetunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;\r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1\r\nTahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32). \n Bab I Ketentuan Umum\r\nBab II Pembentukan\r\nBab III Kedudukan, Tugas dan Fungsi\r\nBab IV Susunan Organisasi Dinas\r\nBab V Kelompok Jabatan Fungsional\r\nBab VI Unit Pelaksana Teknis Daerah\r\nBab VII Tata Kerja\r\nBab VIII Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi dan Pemberhentian dalam Jabatan\r\nBab IX Administrasi dan Pembiayaan\r\nBab X Ketentuan Peralihan\r\nBab XI Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2015. \n Peraturan Bupati Buton Selatan 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan \n 37 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Selatan. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, serta untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

\n\n

Peraturan ini membentuk organisasi dan tata kerja untuk dinas-dinas daerah, yang meliputi:

\n\n

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Kesehatan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Pendapatan Daerah
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

\n\n

Setiap dinas memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang-Bidang, Sub Bagian dan Seksi-Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi dinas meliputi perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas, serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

\n","transitional_provisions","1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati.\n2. Dalam hal pengembangan Organisasi Dinas jika terdapat nomenklatur/struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka dapat di lakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH BUTON
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH BUTON REGENCY
NUMBER: 3 OF 2015
ABOUT
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES
OF REGIONAL AGENCIES OF SOUTH BUTON REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH BUTON,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 29 of
Government Regulation Number 41 of 2007 concerning Regional Apparatus
Organization and Minister of Home Affairs Regulation Number 57 of 2007
concerning Technical Guidelines for Structuring Regional Apparatus Organizations, it is
necessary to structure the Organization and Work Procedures of the Regional Agency;
that to support the implementation of tasks for formulating technical policies
and organizing Government affairs and public services
that are the authority of the Regency Government, it is necessary to
form the Organization and Work Procedures of the Regional Agency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3150c8e-ec6e-4424-8ae2-2cdd49d7333a","actionData","errors"]