[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f310be11-03f3-4bff-974d-78e6d0413609","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 10 Tahun 2015","number","10","year","2015","published_date","2015-09-07","effective_date","2015-09-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"86fc4614-8fc5-4d8e-a848-013614af0932","Kewarganegaraan & Keimigrasian","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Gorontalo","place_of_enactment","Gorontalo","theme","Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2015/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
ABSTRAK:	\n \n peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum maka Pemerintah daerah perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berupaya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah ; Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU 29 Tahun 1999; UU 18 Tahun 2003; UU 48 Tahun 2009; UU 12 Tahun 2011; UU 16 Tahun 2011; UU 23 Tahun 2014, sebagaiman telah diubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 2015; PP 58 Tahun 2005; PP 38 Tahun 2007; PP 42 Tahun 2013; Perpres 23 Tahun 2011; Permendagri 13 Tahun 2006; Peraturan hukum dan HAM nomor 3 tahun 2013; Peraturan hukum dan HAM nomor 22 Tahun 2013; Permendagri 1 Tahun 2014 \n Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggarakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin termasuk didalamnya asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan, syarat dan tata cara pemberian bantuan, pendanaan, dan larangan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2015. \n Terdiri dari 16 Halaman tanpa lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin bertujuan untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin akses keadilan bagi penerima bantuan hukum, memastikan penyelenggaraan bantuan hukum yang merata, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Penyelenggaraan bantuan hukum menjadi tanggung jawab Biro Hukum dan Organisasi yang bertugas menyusun kebijakan, standar bantuan hukum, rencana anggaran, mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel, serta melaporkan penyelenggaraan kepada DPRD. Biro Hukum dan Organisasi berwenang mengawasi penyelenggaraan, mengusulkan sanksi administratif kepada pemberi bantuan hukum yang menyimpang, yang dapat berupa pembatalan perjanjian, penghentian anggaran, atau penunjukan pemberi bantuan hukum lain.

Pemberi bantuan hukum harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor tetap, pengurus, dan program bantuan hukum. Mereka berhak merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa hukum, memberikan pelayanan bantuan hukum, menyelenggarakan penyuluhan hukum, menerima anggaran dari daerah, mengeluarkan pendapat dalam sidang pengadilan, mendapatkan informasi dan data, serta jaminan perlindungan hukum. Pemberi bantuan hukum berkewajiban melaporkan penyelenggaraan dan penggunaan anggaran, menjaga kerahasiaan informasi penerima bantuan hukum, dan memberikan bantuan hukum sampai perkara selesai.

Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah selesai, sesuai standar bantuan hukum dan kode etik advokat, serta mendapatkan informasi terkait pelaksanaan bantuan hukum. Penerima bantuan hukum wajib menyampaikan informasi perkara secara benar dan membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kode etik oleh Pemberi Bantuan Hukum dikenakan sanksi kode etik sebagaimana ditetapkan oleh organisasi advokat.\n2. Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF GORONTALO PROVINCE
NUMBER 10 OF 2015
ON
ORGANIZATION OF LEGAL AID FOR POOR COMMUNITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF GORONTALO,

Article 18

Considering / Whereas :

that in order to realize the constitutional rights of every citizen in accordance with the principle of equality before the law, the regional government needs to guarantee the protection of human rights and strive to provide legal aid to poor communities;
that the provision of legal aid that has been carried out so far has not touched many poor people or groups of people, so that they have difficulty accessing justice because they are hampered by the inability to realize their constitutional rights;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation of Gorontalo Province on the Organization of Legal Aid for Poor Communities;

Bearing in Mind / Having Regard to :

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f310be11-03f3-4bff-974d-78e6d0413609","actionData","errors"]