[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2d2b3b3-46a8-48f3-9a3d-43296b3bc9b0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2017","number","9","year","2017","published_date","2017-07-11","effective_date","2017-07-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan","place_of_enactment","Palembang","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak-daerah
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2017/No.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n Mempedomani ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk penyerahan pertama ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen). Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 20 ayat (1) huruf a telah menetapkan tarif BBN-KB untuk penyerahan pertama sebesar 10% (sepuluh persen). Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk menaikkan tarif BBN-KB untuk penyerahan pertama. Untuk itu perlu menetapkan perda ini. \n Dasar hukum peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERDA No. 3 Tahun 2011. \n Dalam peraturan ini diatur perubahan ketentuan mengenai tarif BBN-KB. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2017. \n Mengubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah \n 3 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan mengenai tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk penyerahan pertama. Latar belakang perubahan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, dengan menyesuaikan tarif BBN-KB sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Perubahan substansial terletak pada Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011, yang menetapkan tarif BBN-KB untuk penyerahan pertama menjadi 12,5% (dua belas koma lima persen), yang sebelumnya sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif untuk penyerahan kedua dan seterusnya tetap sebesar 1% (satu persen). Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif BBN-KB untuk penyerahan pertama adalah 0,75% dan untuk penyerahan kedua dan seterusnya adalah 0,075%.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PERDA Prov. Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/175737/perda-prov-sumatera-selatan-no-3-tahun-2011","6c1970d1-2097-4ee7-968d-ba495ac04f6b","amended_by",[108],{"_101":109,"_103":110,"_36":111},"PERDA Prov. Sumatera Selatan No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/196342/perda-prov-sumatera-selatan-no-11-tahun-2021","ef5e948c-e547-498f-8ab0-d836c1ebb966","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

REGIONAL REGULATION OF SOUTH SUMATRA PROVINCE
NUMBER 9 OF 2017
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF SOUTH SUMATRA PROVINCE
NUMBER 3 OF 2011 CONCERNING REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA,

\n\n \n \n

Considering:

that in accordance with the provisions of Article 12 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the rate of Motor Vehicle Ownership Transfer Duty (BBN-KB) for the first transfer is set at a maximum of 20% (twenty percent);
that South Sumatra Province Regional Regulation Number 3 of 2011 concerning Regional Taxes, Article 20 paragraph (1) letter a, has set the BBN-KB rate for the first transfer at 10% (ten percent);
that in an effort to increase regional income to support the implementation of regional autonomy, it is deemed necessary to increase the BBN-KB rate for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2d2b3b3-46a8-48f3-9a3d-43296b3bc9b0","actionData","errors"]