[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2c75da7-44b1-46cb-a3f3-e4a568e8541e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR I TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-09-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangkalan","place_of_enactment","Bangkalan","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR I TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020 NOMOR 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR I TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA
ABSTRAK:	\n \n Menimbang a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstistusi Nomor\r\n128/PUU-XIIL/2015 yang pada intinya menyatakan batalI\r\ndan tidak memiliki kekuatan mengikat ketentuan Fasal 33\r\nhuruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang\r\nDesa. telah menghapus syarat harus terdaftar sebagai\r\npenduduk dan berdomisi di desa setempat paling singkat\r\nsatu tahun bagi calon kepala desa:\r\nb. bahwa berdasarkan pengalaman penyelenggaraan\r\npemilihaan kepala desa secara serentak vang telah\r\ndiselengarakan pada tahun-tahun sebelumnya. didapat\r\nbeberapa kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam\r\nPeraturan Daerah Normor 1 Tahun 2015 Tentang Pedomen\r\nPemilihan kepala Desa, sehingga dibutuhkan untuk\r\ndilakukan perbaikan dan penvempurmaan sebagai\r\nmestinya;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\npada huruf a dan b diatas. maka periu dilakukan\r\nperubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangikala\r\nNomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pe an Kepala\r\nDesa: \n Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubik\r\nIndonesia Tahun 1945:\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun\r\n2015 \n peraturan ini mengatur mengenai perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangikala\r\nNomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala\r\nDesa: \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020. \n Peraturan Daerah Kabupaten Bangikala\r\nNomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala\r\nDesa: \n jumlah 8 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 Nomor I/E).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa. Perubahan tersebut meliputi:

Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten: Bupati membentuk panitia pemilihan tingkat kabupaten untuk mengkoordinasi, memfasilitasi, dan mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak. Panitia ini terdiri dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan organisasi profesi lainnya.
Fasilitasi Pembentukan Panitia Pemilihan oleh Camat: Jika BPD belum membentuk Panitia Pemilihan 2,5 bulan sebelum masa jabatan kepala desa berakhir, Camat harus memfasilitasi pembentukan panitia dalam 15 hari. Jika tetap belum terbentuk, Bupati mengambil alih pembentukan panitia.
Penanganan Penyimpangan oleh Panitia: Jika panitia melakukan penyimpangan, BPD meminta pertimbangan dan fasilitasi kepada Panitia Pemilihan tingkat kabupaten untuk memproses lebih lanjut atau melakukan peninjauan kembali terhadap proses pemilihan kepala desa. Panitia pemilihan tingkat kabupaten juga dapat menerima pengaduan dari pihak lain dan menindaklanjutinya.
Penentuan Besaran Biaya Pemilihan: Besaran biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa didasarkan pada jumlah hak pilih yang didasarkan pada hasil pendataan Jumlah Pemilih Tetap pada pemilihan umum terakhir di desa yang bersangkutan.
Persyaratan Calon Kepala Desa:\n
- Warga Negara Indonesia.
- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
- Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- Berusia paling rendah 25 tahun saat mendaftar.
- Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa.
- Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bersedia tidak akan mengundurkan diri setelah panitia menetapkan sebagai calon kepala desa.
- Berbadan sehat dan bebas narkoba.
- Tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan.
\n
Izin Tertulis bagi PNS: Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian, dan izin ini tidak dapat dicabut kembali.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGKALAN
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF BANGKALAN REGENCY
NUMBER 2 OF 2020
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 1 OF 2015
ON GUIDELINES FOR THE ELECTION OF VILLAGE HEADS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGKALAN,

\n\n \n \n

Considering :

that based on the Decision of the Constitutional Court Number 128/PUU-XIII/2015 which essentially stated that the provisions of Article 33 letter g of Law Number 6 of 2014 on Villages are null and void and have no binding force, it has removed the requirement to be registered as a resident and domiciled in the local village for a minimum of one year for candidates for village head;
that based on experience in organizing simultaneous village head elections that have been held in previous years, several deficiencies and imperfections were found in Regional Regulation Number 1 of 2015 concerning Guidelines for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2c75da7-44b1-46cb-a3f3-e4a568e8541e","actionData","errors"]