[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2be3f11-dc6c-4d56-8d5b-8909b95867ef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 12 Tahun 2011","number","12","year","2011","published_date","2011-12-28","effective_date","2011-12-30","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mamuju","place_of_enactment","Mamuju","theme","Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK-MINERAL-BUKAN-LOGAM -DAN-BATUAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2011/NO.38
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu potensi\r\npendapatan asli daerah yang perlu dibina dan dikembangkan sehingga\r\nmemberikan manfaat nyata dan positif bagi kepentingan masyarakat \n 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang \r\nPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 1822); \r\n2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum\r\nAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, \r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 3209); \r\n3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan\r\nPajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997\r\nNomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997\r\ntentang Penangihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonerisa Nomor 3987) ; \r\n4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); \r\n5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); \r\n6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang\r\nPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia 4400); \r\n7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2004 Tahun 2009 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4959); \r\n11. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonerisa Nomor 5234); \r\n12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang \r\nDana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor\r\n137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); \r\n13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4578); \r\n14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah\r\nProvinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4737); \r\n15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang\r\nWilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010\r\nNomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110); \r\n16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang\r\nPelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5111); \r\n17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Jenis\r\nTata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Dan\r\nRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor\r\n119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); \r\n18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis\r\nPajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau\r\nDibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5179); \r\n19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik\r\nPegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Mamuju Tahun 2003 Nomor 19); \n Usaha Pertambangan Meneral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan yang meliputi:\r\na. eksplorasi;\r\nb. operasi produksi;\r\nc. pengolahan/pemurnian;\r\nd. pengangkutan; dan\r\ne. penjualan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011. \n 14 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 19 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Mamuju. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah dan menyesuaikan peraturan daerah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat nyata dan positif bagi kepentingan masyarakat melalui pemungutan pajak yang efektif dan efisien.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n- Objek pajak adalah mineral bukan logam dan batuan, dengan pengecualian tertentu seperti pengambilan yang tidak dikomersialkan atau untuk keperluan rehabilitasi pasca bencana.\n- Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.\n- Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan mineral, dihitung berdasarkan volume/tonase dikalikan dengan nilai pasar atau harga standar.\n- Tarif pajak ditetapkan sebesar 20%.\n- Wilayah pemungutan adalah di wilayah Kabupaten Mamuju tempat pengambilan mineral.\n- Masa pajak adalah 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Bupati, maksimal 3 bulan.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang tata cara pemungutan pajak, penerbitan surat ketetapan pajak (SKPD), surat tagihan pajak (STPD), serta mekanisme pembayaran, penagihan, keberatan, dan banding. Wajib pajak dengan omzet tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/288288/perda-kab-mamuju-no-10-tahun-2023","a86f9405-30e1-418b-a828-6e83b80fb0b3","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MAMUJU REGENCY
Address: Jl. Soekarno Hatta No. 17, Telp (0426) 21101, Postal Code 51911 Mamuju

REGIONAL REGULATION OF MAMUJU REGENCY
NUMBER 12 OF 2011
CONCERNING
NON-METALLIC MINERAL AND ROCK TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAMUJU,

Considering:

that the Non-Metallic Mineral and Rock Tax is one of the potentials of local original income that needs to be fostered and developed so that it provides real and positive benefits for the interests of the community;
that in the context of administering Government affairs, the Autonomous Region of Mamuju Regency is authorized to collect Taxes from the public based on the provisions of Laws and Regulations;
that with the Enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution by revoking Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution and its amendment Regulations, all Regional Regulations of Mamuju

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2be3f11-dc6c-4d56-8d5b-8909b95867ef","actionData","errors"]