[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2bb3352-834c-4d3d-a052-2b4a73b3d4a3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2016 tentang PINJAMAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 11 Tahun 2016","number","11","year","2016","published_date","2016-08-16","effective_date","2016-08-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Trenggalek","place_of_enactment","Trenggalek","theme","PINJAMAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PINJAMAN DAERAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Kab. Trenggalek No.10 TLD No.62
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PINJAMAN DAERAH\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah;\r\nb.\tbahwa untuk mengelola pinjaman daerah secara efektif, efisien\tdan akuntabel, perlu pengaturan tentang pinjaman daerah;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah;\r\n \n Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); \n Peraturan ini berisi tentang;\r\n1. Ketentuan umum;\r\n2. Prinsip pinjaman daerah;\r\n3. kewenangan pemerintah daerah;\r\n4. larangan;\r\n5. Sumber, Jenis dan Penggunaan Pinjaman Daerah;\r\n6. Persyaratan Pinjaman Daerah;\r\n7. prosedur dan Tata cara pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah;\r\n8. Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah daerah lain, lembaga keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;\r\n9. Obligasi daerah;\r\n10. Kewajiban pembayaran;\r\n11. Penatausahaan, pelaporan dan publikasi;\r\n12. Ketentuan penutup;\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2016. \n 38 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pinjaman Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Pinjaman daerah dilakukan berdasarkan prinsip taat peraturan, transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan kehati-hatian.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pinjaman daerah sebagai inisiatif untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan arus kas. Pinjaman daerah harus sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Jangka Panjang Daerah.

Terdapat larangan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri dan memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain, serta menjadikan pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah sebagai jaminan Pinjaman Daerah, kecuali untuk kegiatan yang dibiayai dari Obligasi Daerah. Pinjaman Daerah bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. Jenis pinjaman daerah terdiri atas pinjaman jangka pendek, menengah, dan panjang, dengan penggunaan yang berbeda sesuai dengan jangka waktunya.

Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan seperti jumlah sisa Pinjaman Daerah tidak melebihi 75% dari penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, memenuhi rasio kemampuan keuangan Daerah, dan persyaratan lainnya dari calon pemberi pinjaman. Pinjaman jangka menengah dan panjang memerlukan persetujuan DPRD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TRENGGALEK
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF TRENGGALEK REGENCY
NUMBER 11 OF 2016
CONCERNING
REGIONAL LOANS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TRENGGALEK,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve the welfare of the community, the Regional Government can make regional loans as an alternative to regional development financing;
that in order to manage regional loans effectively, efficiently and accountably, it is necessary to regulate regional loans;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Regional Loans;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of East Java (State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2bb3352-834c-4d3d-a052-2b4a73b3d4a3","actionData","errors"]