[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2b6fab8-b39c-415f-83ae-1f631a25c1be","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 5 Tahun 2013","number","5","year","2013","published_date","2013-04-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sleman","place_of_enactment","Sleman","theme","Retribusi Pelayanan Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi-Pelayanan-Pendidikan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2013/NO.1 SERI C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: a. Bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja; b. Bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf m Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyediaan pelayanan pendidikan dikategorikan sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum; \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008; \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ketentuan Retribusi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelatihan Kerja Swadana Pada Balai Latihan Kerja \n Jumlah Halaman: 17 HLM; Penjelasan: 5 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelatihan Kerja Swadana Pada Balai Latihan Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Sleman Tahun 2009 Nomor 3 Seri C).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Sleman. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja, serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi pelayanan pendidikan dikategorikan sebagai retribusi jasa umum.

\n\n

Objek retribusi adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah, meliputi pelatihan kerja oleh Balai Latihan Kerja (BLK) dan pendidikan/pelatihan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selain BLK. Pelatihan kerja di BLK mencakup berbagai kejuruan seperti otomotif, listrik, mekanik, bangunan, pertanian, tata niaga, dan aneka kejuruan. Pendidikan dan pelatihan oleh OPD selain BLK meliputi calon kepala sekolah, pengadaan barang/jasa, pra jabatan, dan teknis lainnya.

\n\n

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis. Wajib retribusi adalah pihak yang memperoleh pelayanan tersebut dan diwajibkan membayar retribusi. Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pendidikan/pelatihan, jangka waktu, dan status kependudukan, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian. Pegawai Pemerintah Daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan tarif retribusi.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, keberatan, pembetulan, pengurangan/penghapusan sanksi, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan/keringanan/pembebasan retribusi, kedaluwarsa penagihan, penghapusan piutang kedaluwarsa, dan pemeriksaan retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF SLEMAN REGENCY
REGIONAL REGULATION OF SLEMAN REGENCY
NUMBER 5 OF 2013
CONCERNING
LOCAL FEE FOR EDUCATION SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SLEMAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that one of the efforts of the Regional Government to improve the quality of human resources is through the provision of education and job training;
that based on Article 110 paragraph (1) letter m of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, the provision of education services is categorized as one type of general service local fee;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Local Fee for Education Services;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 15 of 1950

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2b6fab8-b39c-415f-83ae-1f631a25c1be","actionData","errors"]