[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f28cf38a-a512-4a31-a96f-f727d63d8260","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) No. 61 Tahun 2016","number","61","year","2016","published_date","2016-07-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Komisi Perlindungan Anak Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 61, LN. 2016/ No. 135, LL Setneg : 14 Hlm
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Komisi Perlindungan Anak Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. KPAI adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan kebijakan, mengumpulkan data, menerima pengaduan, melakukan mediasi, dan bekerja sama dengan lembaga masyarakat. KPAI berkedudukan di Ibu Kota Negara dan bertanggung jawab kepada Presiden. Keanggotaan KPAI terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan tujuh anggota yang dipilih melalui musyawarah atau pemungutan suara. Anggota KPAI berasal dari unsur pemerintah, tokoh agama, masyarakat, dan dunia usaha. Sekretariat KPAI mendukung tugas KPAI secara teknis dan administratif. Pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) untuk mendukung perlindungan anak di daerah.

","transitional_provisions","1. Semua KPAD atau lembaga lain yang sejenis yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah sebelum Peraturan Presiden ini ditetapkan, dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan KPAI.\n2. Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku, Menteri harus sudah menyampaikan calon anggota KPAI kepada Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas anggota KPAI periode 2014-2017.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n

CHAPTER IV
APPOINTMENT AND DISMISSAL

Section One
Appointment

Article 9

The KPAI members are appointed and dismissed by the President.

Article 10

To be appointed as a member of the KPAI, the following requirements must be met:

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=f28cf38a-a512-4a31-a96f-f727d63d8260","actionData","errors"]