[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f28cd357-0ee9-41a7-9607-f9d224e60705","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 12 Tahun 2015","number","12","year","2015","published_date","2015-10-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

OPLOSAN – BERALKOHOL – PENGENDALIAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2015/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan
ABSTRAK:	\n \n Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan sangat terkait dengan efek kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku kepada penggunanya maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menciptakan keseimbangan dan perlindungandalam mewujudkan ketertiban umum, maka pengadaan,peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol perludikendalikan dan diawasi, serta perlu ada pelaranganterhadap Minuman Oplosan. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :\r\nPasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013.\r\n \n Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengendalian Minuman Beralkohol, pengawasan Minuman Beralkohol dan pelarangan Minuman Oplosan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2015. \n 19 HLM; Penjelasan : 8 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini tidak mencabut atau mengubah peraturan daerah lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Latar belakangnya adalah bahwa minuman beralkohol dan oplosan terkait dengan efek kesehatan dan perilaku, sehingga perlu dikendalikan dan diawasi untuk menciptakan ketertiban umum. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bertugas memberikan pedoman kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengendalian dan pengawasan ini.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial meliputi:

\r\n\r\n

Jenis Minuman Beralkohol: Produksi dalam negeri, impor, dan tradisional.
Klasifikasi Minuman Beralkohol: Berdasarkan kadar alkohol (Golongan A, B, C).
Pengendalian: Meliputi pengadaan, peredaran, penjualan, dan penyimpanan.
Peredaran: Diatur tempat dan pihak yang boleh mengedarkan.
Penjualan: Diatur tempat penjualan, batas usia konsumen, dan perizinan.
Minuman Oplosan: Dilarang diproduksi, diedarkan, disimpan, dijual, dan dikonsumsi.

\r\n\r\n

Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup kewajiban perizinan (SIUP-MB), pelaporan, dan pemenuhan standar mutu produk.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Produsen dan/atau IT-MB yang tidak menempelkan label pada kemasan Minuman Beralkohol dikenai pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.\r\n2. Orang yang mengedarkan Minuman Beralkohol tanpa izin edar dipidana sesuai Undang-Undang Pangan.\r\n3. Orang yang mengedarkan Minuman Beralkohol di tempat terlarang dikenai pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.\r\n4. Produsen Minuman Beralkohol Tradisional tanpa izin dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.\r\n5. Penjual Minuman Beralkohol di tempat yang tidak sesuai aturan dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.\r\n6. Pengecer dan Penjual Langsung yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen di bawah 21 tahun dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.\r\n7. Distributor, Sub Distributor, TBB, dan penjual langsung yang tidak memiliki izin dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.\r\n8. Distributor, Sub Distributor, TBB, Penjual Langsung dan Pengecer yang menyimpan Minuman Beralkohol tidak terpisah dengan barang lain dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.\r\n9. Orang yang memproduksi Minuman Oplosan dipidana sesuai Undang-Undang Pangan.\r\n10. Orang yang mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi Minuman Oplosan dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

NUMBER 12 OF 2015

CONTROL AND SUPERVISION OF ALCOHOLIC BEVERAGES
AND PROHIBITION OF ADULTERATED DRINKS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA,

\n\n \n \n

Considering :

that Alcoholic Beverages and Adulterated Drinks are closely related to health effects and can affect the behavior of their users and in social life;
that to create balance and protection in realizing public order, the procurement, distribution and sale of Alcoholic Beverages needs to be controlled and supervised, and there needs to be a prohibition on Adulterated Drinks;
that the Governor as representative of the central government in the region has the task of providing guidelines to the Regency/City Regional Government in the context of controlling and supervising

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f28cd357-0ee9-41a7-9607-f9d224e60705","actionData","errors"]