[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f28780d1-31d0-479f-858e-163c9ca34213","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas Pejabat Pemerintah Di Daerah","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2025","number","4","year","2025","published_date","2025-04-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Pemerintah Kota Magelang","place_of_enactment","Magelang","theme","Pedoman Penggunaan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas Pejabat Pemerintah Di Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pedoman
2025
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 4, BD.2025/NOMOR.4 ; https://jdih.magelangkota.go.id/
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Pedoman Penggunaan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas Pejabat Pemerintah Di Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan\r\nDaerah yang akuntabel dan sesuai dengan asas umum\r\npenyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai upaya \r\npencapaian kesejahteraan masyarakat di Daerah,\r\nPemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk \r\nmengatur kebutuhannya;\r\nbahwa dalam rangka tertib administrasi, identifikasi dan \r\npengendalian serta kepastian hukum dalam penggunaan\r\nKendaraan Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dan \r\nInstansi Pemerintah yang berkedudukan di wilayah\r\nDaerah, perlu diatur penggunaan Nomor Registrasi \r\nKendaraan Bermotor Dinas;\r\nbahwa dengan adanya perubahan kebijakan dalam \r\npenggunaan nomor kendaraan pejabat pemerintah di\r\nDaerah yang semula dimulai dari angka 1 sampai dengan\r\n99 menjadi dimulai dari angka 1 sampai dengan 30, \r\nsehingga berkenaan dengan hal tersebut perlu dilakukan\r\npenyesuaian kebijakan di tingkat Daerah; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan \r\nWali Kota tentang Pedoman Penggunaan Nomor Registrasi\r\nKendaraan Bermotor Dinas Pejabat Pemerintah di Daerah; \n Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; \n Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang \r\nPedoman Penggunaan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas Pejabat Pemerintah Di Daerah\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2025. \n 4 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Wali Kota ini disusun sebagai pedoman penggunaan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) Dinas bagi Pejabat Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang serta instansi pemerintah pusat yang berkedudukan di wilayah tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan tertib administrasi, mempermudah identifikasi, serta memberikan kepastian hukum dalam pengendalian penggunaan kendaraan dinas guna mendukung kelancaran tugas kedinasan dan kepentingan protokoler.

Secara substansial, peraturan ini mengatur pemberian NRKB untuk tiga kategori kendaraan, yaitu kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional. NRKB yang ditetapkan menggunakan kode wilayah 'AA' dengan nomor polisi berupa angka dan kode seri akhir 'A'. Ketentuan mengenai jumlah digit pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dibedakan berdasarkan jenis kendaraannya, yakni 1 digit untuk kendaraan perorangan dinas, 1 hingga 2 digit untuk kendaraan dinas jabatan, dan 2 digit untuk kendaraan dinas operasional. Penetapan NRKB tersebut dilakukan melalui Keputusan Wali Kota. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai pembiayaan pengurusan NRKB yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi pejabat Pemerintah Daerah, sementara untuk pejabat instansi vertikal disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

","transitional_provisions","1. NRKB Kendaraan Dinas yang telah ditetapkan dinyatakan sah dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF MAGELANG REGULATION NUMBER 4 OF 2025 CONCERNING GUIDELINES FOR THE USE OF OFFICIAL MOTOR VEHICLE REGISTRATION NUMBERS FOR GOVERNMENT OFFICIALS IN THE MAGELANG MAYOR REGION

Considering :

that in the context of organizing Regional Government that is accountable and in accordance with the general principles of good governance as an effort to achieve the welfare of the community in the Region, the Regional Government is given the authority to regulate its needs;
that in the context of administrative order,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f28780d1-31d0-479f-858e-163c9ca34213","actionData","errors"]