[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2872e31-a493-46f5-878b-54d24d38b4c7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 7 Tahun 2013","number","7","year","2013","published_date","2013-03-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah;desa
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2013/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kesiapan Pemerintahan Desa, Pemerintah Kabupaten menyerahkan urusan yang menjadi kewenangannya dan dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa;bahwa urusan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa didasarkan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis urusan yang\r\nmenjadi kewenangan Kabupaten;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten melaksanakan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten kepada desa;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan\r\nUrusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007. \n Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa dengan sistematika;Ketentuan Umum;Jenis Urusan Pemerintahan Kabupaten;Penyerahan Urusan Kepada Desa;Pelaksanaan Urusana;Penambahan Atau Penarikan Urusan;Pembiayaan;Pembinan dan Pengawasan;Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 24 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006 Nomor 07)\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006 Nomor 08)\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kesiapan Pemerintahan Desa. Tujuannya adalah untuk menyerahkan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten dan dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Jenis Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa meliputi berbagai bidang seperti Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pertambangan dan Energi, Kehutanan dan Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Sosial, Penataan Ruang, Pemukiman/Perumahan, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik, Otonomi Desa, Perimbangan Keuangan, Tugas Pembantuan, Pariwisata, Pertanahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Perencanaan, Penerangan/Informasi dan Komunikasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Statistik, dan Arsip dan Perpustakaan.\n2. Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas. Bupati dapat membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa.\n3. Pemerintah desa bersama BPD melakukan kajian terhadap jenis urusan pemerintahan kabupaten yang dapat dilaksanakan di desanya. Kesiapan pemerintahan desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa atas persetujuan BPD disampaikan kepada Bupati.\n4. Penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada masing-masing desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bupati menyerahkan secara nyata urusan pemerintahan Kabupaten kepada Kepala Desa.\n5. Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.\n6. Bupati melakukan penilaian terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Pemerintah Kabupaten dapat menambah penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten kepada Desa dengan atau tanpa permintaan Pemerintah Desa. Pemerintah kabupaten dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Desa dalam hal urusan pemerintahan kabupaten yang telah diserahkan kepada desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif.\n7. Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada desa.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF KOTABARU
REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 07 YEAR 2013
CONCERNING
THE SUBMISSION OF GOVERNMENTAL AFFAIRS OF KABUPATEN TO THE VILLAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KOTABARU,

\n\n \n \n

Considering :

that to improve services and empowerment of village communities based on the readiness of the Village Government, the Regency Government submits affairs that are under its authority and can be carried out by the Village Government;
that the regency affairs submitted for regulation to the village are based on identification, discussion and determination of the types of affairs that are under the authority of the Regency;
that based on the provisions of Article 9 paragraph (1) of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, the Regency Government carries out the submission of affairs that are under the authority of the regency to the village;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2872e31-a493-46f5-878b-54d24d38b4c7","actionData","errors"]