[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f27e21fb-4574-4155-942e-cc8e9d595aa1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_96":97,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-02-06","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bitung","place_of_enactment","Bitung","theme","Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN-PELAYANAN-TERPADU-SATU-PINTU
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD/1/2018
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung
ABSTRAK:	\n \n - Dalam rangka mempercepat peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi dan pembangunan kota Bitung diperlukan langkah-langkah untuk lebih mengembangkan iklim usaha yang semakin mantap dan lebih menjamin kelangsungan penanam modal; \r\n- Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui pelayanan Perizinan yang baik melalui Pelayanan Terpadu sastu Pintu (PTSP) dan guna menindaklanjuti UU No. 23 Tahun 2014, maka Perda Kota Bitung No. 7 Tahun 2009 perlu dilakukan penyesuaian; \r\n- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk Unit PTSP Daerah Kabupaten/Kota yang melekat pada Dinas Daerah Kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, sehingga perlu dilakukan perubahan Nomenklatur dari Badan Penanaman Modal dan PTSP (BPMPTSP) menjadi Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP); \n - Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; \r\n- UU No. 7 Tahun 1990; \r\n- UU No. 25 Tahun 2007; \r\n- UU No. 25 Tahun 2009; \r\n- UU No. 12 Tahun 2011; \r\n- UU No. 5 Tahun 2014; \r\n- PP No. 97 Tahun 2012; \r\n- PP No. 18 Tahun 2016; \r\n- Perpres No. 97 Tahun 2014; \r\n- Permendagri No. 24 Tahun 2006; \r\n- Permendagri No. 80 Tahun 2015; \r\n- Permendagri No. 19 Tahun 2017; \r\n- Peraturan Kepala BKPM No. 14 Tahun 2009; \r\n- Perda Kota Bitung No. 8 Tahun 2016. \n - Lingkup Penyelenggaraan PTSP adalah meliputi seluruh pelayanan dan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota; \r\n- Penyelenggaraan PTSP Pemerintah Kota dilaksanakan oleh Dinas; \r\n- DPMPTSP juga melakukan fungsi penyelenggaraan penanaman modal; \r\n- Walikota melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas dalam memproses pelayanan administrasi, menerbitkan dokumen serta menandatangani dokumen Perizinan dan Non Perizinan; \r\n- Jenis -jenis izin yang dilimpahkan antara lain: 1. izin prinsip (penanaman modal, perluasan penanaman modal, perubahan penanaman modal, penggabungan penanaman modal), 2. Izin usaha (penanaman modal, perluasan penanaman modal, perubahan penanaman modal, penggabungan penanaman modal); 3. izin-izin (izin mendirikan bangunan (IMB), ITPMB, IT, SIUP, TDP, TDG, IUI, perpanjangan IMTA, SIUJK, IPPT, surat izin prakter dokter umum); izin praktek spesialis, izin klinik, apotik, penyelenggaraan optikal, bidan, perawat,TDI, TDUP, SITPS LB3) dsb. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2018. \n 34 Pasal, 6 halaman penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 100).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Bitung ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Bitung. \n\n Latar belakang dan tujuan peraturan ini adalah untuk mempercepat peningkatan ekonomi dan pembangunan kota, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan perizinan yang baik, dan menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan PTSP adalah memberikan perlindungan hukum, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai penyelenggara PTSP.\n2. Pelimpahan wewenang dari Walikota kepada Kepala Dinas untuk memproses dan menerbitkan dokumen perizinan dan non-perizinan.\n3. Jenis-jenis izin yang dilimpahkan meliputi izin prinsip penanaman modal, izin mendirikan bangunan (IMB), surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan berbagai izin lainnya terkait kesehatan, industri, dan lingkungan.\n4. Jenis pelayanan non-perizinan meliputi layanan informasi dan pengaduan.\n5. Dinas wajib memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan, seperti ruang informasi, ruang penerimaan berkas, dan ruang tunggu.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang tim teknis, pembiayaan PTSP, penolakan, penangguhan, pembatalan, dan pencabutan izin, sumber daya manusia, pembinaan dan pengawasan, perizinan dan non-perizinan secara elektronik, keterbukaan informasi, kerja sama, penanganan pengaduan, dan pelaporan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95},"text","Peraturan Daerah Kota Bitung No. 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bitung","link","","revoked_by",[98],{"_92":99,"_94":100,"_36":-5},"Perda Kota Bitung No. 4 Tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha di Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/308975/perda-kota-bitung-no-4-tahun-2024","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BITUNG
NORTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BITUNG CITY
NUMBER 1 OF 2018
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF ONE-STOP SERVICE
IN BITUNG CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

MAYOR OF BITUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to accelerate the improvement and expansion of economic activities and development of the city of Bitung, steps are needed to further develop a more stable business climate and better guarantee the continuity of the investor;
that increasing economic growth to improve public welfare can be done through good Licensing services through the One-Stop Service and in order to follow up the Provisions of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the Regional Regulation of Bitung City Number 7 of 2009 concerning the Implementation of Integrated Licensing Services in Bitung City needs to be adjusted;
that based on the provisions in Article 39

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f27e21fb-4574-4155-942e-cc8e9d595aa1","actionData","errors"]