[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f279647a-2566-481b-9b07-a113c2b5fb62","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, Pengadilan Negeri Sanana, Dan Pengadilan Negeri Bobong","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2016","number","18","year","2016","published_date","2016-04-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, Pengadilan Negeri Sanana, Dan Pengadilan Negeri Bobong","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 18,
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Pembentukan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, Pengadilan Negeri Sanana, Dan Pengadilan Negeri Bobong
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Kabupaten Seram Bagian Barat dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi.\n2. Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, Kabupaten Seram Bagian Timur dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi.\n3. Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha.\n4. Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha.","scope_and_parties","policy_content","Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 ini bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan membentuk empat Pengadilan Negeri baru: Dataran Hunipopu, Dataran Hunimoa, Sanana, dan Bobong. Pembentukan ini dilakukan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Setiap pengadilan baru memiliki wilayah hukum yang spesifik, yaitu: Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu untuk Kabupaten Seram Bagian Barat, Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa untuk Kabupaten Seram Bagian Timur, Pengadilan Negeri Sanana untuk Kabupaten Kepulauan Sula, dan Pengadilan Negeri Bobong untuk Kabupaten Pulau Taliabu. Pengadilan-pengadilan ini berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Ambon dan Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Pembiayaan untuk pembentukan dan operasional pengadilan-pengadilan ini dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung.","transitional_provisions","1. Perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Masohi, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Masohi.\n2. Perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Masohi, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Masohi.\n3. Perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Sanana yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Labuha, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Labuha.\n4. Perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Bobong yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Labuha, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Labuha.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENTIAL DECREE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 18 OF 2016
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF THE DATARAN HUNIPOPU DISTRICT COURT, DATARAN HUNIMOA DISTRICT COURT, SANANA DISTRICT COURT AND BOBONG DISTRICT COURT

\n\n \n \n

Considering:

In order to equalize opportunities to obtain justice and improve legal services to the community in order to achieve case resolution in a simple, fast, and low-cost manner, it is necessary to establish the Dataran Hunipopu District Court, Dataran Hunimoa District Court, Sanana District Court, and Bobong District Court;
that based on the provisions of Article 7 of Law Number 2 of 1986 concerning General Courts as amended several times, most recently by Law Number 49 of 2009, the District Court is established by Presidential Decree;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f279647a-2566-481b-9b07-a113c2b5fb62","actionData","errors"]