[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f251e6ea-a73c-4b28-858c-6f784b1e5e47","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol No. 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","2016-11-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buol","place_of_enactment","Buol","theme","Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemerintahan daerah - urusan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/NO..., TLD NO...
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang berpedoman pada norma,standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perppu No.2 Tahun 2014. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten Buol, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang urusan pemerintahan, urusan pemerintahan konkuren, dan penyelenggaraan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol. \n Penjelasan : 2 hlm. Lampiran : 35 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 08).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Buol sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan wajib meliputi urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial) dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan). Urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren berpedoman pada standar pelayanan minimal, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BUOL
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BUOL REGENCY
NUMBER 04 OF 2016
CONCERNING
GOVERNMENTAL AFFAIRS OF BUOL REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BUOL,

\n\n \n \n

Considering:

That with the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, adjustments are made to the authority between the central government, provincial government and regency government;
that based on the provisions of Article 17 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is necessary to establish Regional policies to carry out Governmental Affairs which are the authority of the Region, guided by the norms, standards, procedures, and criteria that have been established.
that Regional Regulation Number 01 of 2008 concerning Governmental Affairs of Buol Regency is no longer in accordance with the development of circumstances and demands of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f251e6ea-a73c-4b28-858c-6f784b1e5e47","actionData","errors"]