[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f250bf31-6fcb-40be-8349-0b4ac482c27f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 20 Tahun 2018","number","20","year","2018","published_date","2018-12-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Blora","place_of_enactment","Blora","theme","Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pedagang kaki lima
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD Tahun 2018 No 20/TLD No 20
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha dan perlu diberi kesempatan untuk berkembang guna memenuhi kebutuhan hidupnya;\r\nb. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana di daerah sehingga perlu dikelola, ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat serta tercipta adanya lingkungan yang baik dan sehat;\r\nc. bahwa untuk menjamin penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima diperlukan dasar hukum serta memberikan arah, landasan dan kepastian hukum\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : pedagang kaki lima \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018. \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Blora. Latar belakangnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada PKL sebagai usaha ekonomi kerakyatan untuk berkembang, sekaligus menata keberadaan PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum dan estetika kota. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang baik dan sehat serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan perekonomian daerah.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. Pembagian Zona: Penetapan lokasi PKL dibagi menjadi Zona Merah (dilarang), Zona Kuning (terbatas), dan Zona Hijau (diizinkan).\n2. Tanda Daftar Usaha (TDU): Setiap PKL wajib memiliki TDU yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang didelegasikan. TDU berlaku paling lama 1 tahun dan tidak dapat dipindahtangankan.\n3. Hak dan Kewajiban PKL: PKL memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan penerbitan TDU, penataan, pembinaan, perlindungan, dan menggunakan tempat usaha sesuai TDU. Kewajiban PKL meliputi mematuhi peraturan perundang-undangan, menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan, serta membayar biaya jasa pelayanan.\n4. Larangan bagi PKL: PKL dilarang menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal, berdagang di Zona Merah, melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, mendirikan bangunan permanen, mengalihkan TDU, menelantarkan tempat berdagang, membuang sampah sembarangan, dan menjual barang yang dilarang.\n5. Pemberdayaan PKL: Pemerintah Daerah memberikan pemberdayaan berupa bimbingan manajemen usaha, pengembangan kemitraan, peningkatan permodalan, dan peningkatan sarana prasarana.","transitional_provisions","1. Semua TDU PKL yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BLORA
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF BLORA REGENCY
NUMBER 20 OF 2018
ON
ARRANGEMENT AND EMPOWERMENT OF STREET VENDORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BLORA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the activities of street vendors as one of the people's economic enterprises engaged in the informal sector trade is an embodiment of the people's right to do business and needs to be given the opportunity to develop in order to meet their living needs;
that the increasing number of street vendors has had an impact on disrupting the road traffic and transport flow, aesthetics and cleanliness as well as the function of infrastructure in the region so that it needs to be managed, arranged and empowered in such a way that its existence provides added value or benefits for economic growth and the community and creates a good and healthy environment;
t

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f250bf31-6fcb-40be-8349-0b4ac482c27f","actionData","errors"]