Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Boyolali. Latar belakangnya adalah peran penting BPD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum terhadap BPD, mempertegas perannya, mendorong BPD menampung aspirasi masyarakat, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
Ketentuan substansial meliputi:
- **Keanggotaan BPD:** Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan, jumlah anggota (5-9 orang) ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Proses pengisian dilakukan secara demokratis melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- **Kelembagaan BPD:** Terdiri dari pimpinan (ketua, wakil ketua, sekretaris) dan bidang (penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat). Diangkat staf administrasi BPD.
- **Fungsi dan Tugas BPD:** Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Tugas meliputi penggalian, penampungan, pengelolaan, dan penyaluran aspirasi, penyelenggaraan musyawarah, pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- **Hak, Kewajiban, dan Kewenangan BPD:** Berhak mengawasi dan meminta keterangan, menyatakan pendapat, dan mendapatkan biaya operasional. Anggota BPD berhak mengajukan usul rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul/pendapat, memilih/dipilih, dan mendapat tunjangan. BPD berwenang mengadakan pertemuan dengan masyarakat, menyampaikan aspirasi, mengajukan rancangan Peraturan Desa, melaksanakan monitoring dan evaluasi, meminta keterangan, menyatakan pendapat, mengawal aspirasi, menyusun peraturan tata tertib, menyampaikan laporan pengawasan, menyusun usulan biaya operasional, mengelola biaya operasional, mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa, dan melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- **Peraturan Tata Tertib BPD:** Mengatur keanggotaan, fungsi, tugas, hak, kewajiban, kewenangan, waktu musyawarah, pimpinan musyawarah, tata cara musyawarah, tata laksana, hak menyatakan pendapat, dan pembuatan berita acara musyawarah.
- **Pembinaan dan Pengawasan:** Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan.
- **Pendanaan:** Dibebankan pada APBD Kabupaten, APBDesa, dan sumber lain yang sah.
di desktop Anda.