[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f22ca406-b3e5-4c6d-bf4a-a6f97b6f555b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 7 Tahun 2015","number","7","year","2015","published_date","2015-09-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sidoarjo","place_of_enactment","Sidoarjo","theme","Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

apbd
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Kab Sidoarjo Tahun 2015 No 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan \r\nasumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan\r\npergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja,\r\nkeadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya\r\nharus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2015, perlu\r\ndilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\n(APBD) Tahun Anggaran 2015 \n Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 (diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007); Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2015. \n Materi Pokok: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah \r\nRp.3.690.881.215.675,00 bertambah / berkurang sejumla Rp. 527.360.853.898,21\r\nsehingga menjadi Rp. 4.218.242.069.573,21 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E).\n","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015. Latar belakang perubahan ini adalah adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, pergeseran antar unit organisasi, kegiatan, dan jenis belanja, serta penggunaan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya untuk pembiayaan tahun anggaran 2015.

Perubahan APBD mencakup:

Pendapatan Daerah:\n
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
- Dana Perimbangan berkurang, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bertambah, meliputi pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
\n
Belanja Daerah:\n
- Belanja Tidak Langsung berkurang, meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga.
- Belanja Langsung bertambah, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.
\n
Pembiayaan Daerah:\n
- Penerimaan pembiayaan bertambah, terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan penerimaan pengembalian dana bergulir.
- Pengeluaran pembiayaan bertambah, terutama untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
\n

Peraturan ini juga menetapkan kriteria terkait dengan belanja dalam kategori darurat dan/atau mendesak yang belum cukup tersedia atau belum dianggarkan dalam APBD atau Perubahan APBD, yang meliputi kegiatan yang bukan merupakan kegiatan normal, tidak dapat diprediksi, berada di luar kendali pemerintah daerah, memiliki dampak signifikan terhadap anggaran, program pelayanan dasar masyarakat yang belum tersedia anggarannya, dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda menimbulkan kerugian yang lebih besar.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SIDOARJO
PROVINCE OF EAST JAVA
REGIONAL REGULATION OF SIDOARJO REGENCY
NUMBER 7 OF 2015
CONCERNING
AMENDMENT TO THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2015

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SIDOARJO,

Considering:

that with the developments that are not in accordance with the
assumptions of the general policy of the APBD, circumstances that cause
shifts between organizational units, between activities and between types of expenditure,
circumstances that cause the budget surplus of the previous year
must be used for financing in Fiscal Year 2015, it is necessary
to amend the Regional Revenue and Expenditure Budget
(APBD) for Fiscal Year 2015;
that based on the considerations as referred to in letter
a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation regarding the Amendment to the Budget
Regional Revenue and Expenditure for Fiscal Year 2015;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f22ca406-b3e5-4c6d-bf4a-a6f97b6f555b","actionData","errors"]