[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f229dff6-7f7f-484a-9f3c-fc0826f4a647","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 tentang desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009","number","1","year","2009","published_date","2009-03-05","effective_date","2009-07-07","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sambas","place_of_enactment","Sambas","theme","desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2009/NO.2, TLD No.2, LL KAB.SAMBAS: 70 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan memperkuat peran dan kedudukan pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan daerah di Kabupaten Sambas dipandang perlu mengatur Desa di Kabupaten Sambas; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, PP No.72 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.6 Tahun 2008, Perda No.4 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur diatur tentang ketentuan umum; pembentukan dan perubahan status desa; Tata Cara Penyerahan Urusan; Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Kedudukan Keuangan Kepala Desa; Badan Permusyawaratan Desa; Pakaian Dinas Bagi Kades; peraturan Desa; Perencanaan Pembangunan Desa; Keuangan Desa; Badan usaha Milik Desa; Kerjasama Desa; Lembaga Kemasyarakatan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2009. \n Perda ini memiliki 58 halaman dan 12 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa\n2. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa\n3. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa\n4. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa\n5. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa\n6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa\n7. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa\n8. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat serta Lembaga Adat\n9. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya\n10. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa\n11. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Desa ini bertujuan untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan memperkuat peran serta kedudukan pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan daerah di Kabupaten Sambas. \n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Pembentukan dan Perubahan Status Desa: Mengatur tata cara pembentukan desa, penggabungan desa atau dusun, pemekaran desa, perubahan nama dan pusat pemerintahan desa, serta penetapan batas desa. Juga mengatur perubahan status desa menjadi kelurahan.\n2. Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa: Mengatur jenis urusan pemerintahan kabupaten yang dapat diserahkan kepada desa, seperti bidang pertanian, pertambangan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Penyerahan urusan ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.\n3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Mengatur struktur pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Juga mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa serta Perangkat Desa.\n4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Mengatur kedudukan, jumlah anggota, persyaratan, mekanisme pemilihan, fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban BPD.\n5. Pemilihan Kepala Desa: Mengatur persiapan, penyelenggaraan, hak memilih dan dipilih, penjaringan dan penyaringan bakal calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah, serta penetapan calon terpilih dan pengesahan pengangkatan.\n6. Keuangan Desa: Mengatur sumber pendapatan desa, jenis pendapatan, bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), serta pengelolaan keuangan desa.\n7. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Mengatur pendirian, permodalan, dan kepengurusan BUMDes.\n8. Kerjasama Desa: Mengatur kerjasama antar desa dan atau kerjasama dengan pihak ketiga.\n9. Lembaga Kemasyarakatan: Mengatur pembentukan, fungsi, tugas, dan kegiatan lembaga kemasyarakatan di desa.\n10. Pembinaan dan Pengawasan: Mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan oleh pemerintah kabupaten dan camat.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Sambas No. 6 Tahun 2019 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG DESA","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/142660/perda-kab-sambas-no-6-tahun-2019","0c060921-bd27-43be-b99e-207bc0b665b0","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SAMBAS REGENCY GOVERNMENT
SAMBAS REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 1 OF 2009
CONCERNING
VILLAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SAMBAS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to realize the smooth implementation of village government administration and strengthen the role and position of village government in the system of regional administration in Sambas Regency, it is deemed necessary to regulate Villages in Sambas Regency;
that for the aforementioned purpose in letter a above, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Villages;

In view of:

Law Number 27 of 1959 concerning the Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 9 of 1953, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f229dff6-7f7f-484a-9f3c-fc0826f4a647","actionData","errors"]