[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2278408-a912-452d-9833-64309f86c9a8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2013","number","16","year","2013","published_date","2013-12-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat","place_of_enactment","Panaragan","theme","PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2013. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan maksud untuk menarik dan merangsang penanam modal, menciptakan akses dan kemampuan ekonomi, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Latar Belakang dan Tujuan:

Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang kokoh dan sehat berdasarkan demokrasi ekonomi. Untuk itu, diperlukan pengembangan penanaman modal yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang mengembangkan penanaman modal.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Asas penanaman modal yang meliputi kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan ekonomi nasional.
Sasaran penanaman modal meliputi berbagai sektor seperti lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, pariwisata, industri, perdagangan, pertambangan, perumahan, dan perhubungan.
Pelayanan penanaman modal dilaksanakan melalui sistem pelayanan satu pintu untuk percepatan penanaman modal.
Kriteria dan bentuk percepatan penanaman modal diberikan kepada penanam modal yang memenuhi asas dan sasaran penanaman modal daerah, serta yang membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
Insentif dapat diberikan dalam bentuk pengurangan atau pembebasan pajak dan retribusi daerah, pemberian dana stimulan, bantuan modal, dan dukungan insentif lainnya.
Kemudahan dapat diberikan dalam bentuk penyediaan data dan informasi, sarana dan prasarana, lahan, bantuan teknis, dan percepatan pemberian perizinan.
Tata cara pengajuan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pemerintah Daerah mendorong peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam penanaman modal serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Bupati melakukan koordinasi pengembangan dan percepatan penanaman modal, serta pengendalian melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
Penanam modal wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala.

","transitional_provisions","1. Pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.\n2. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :\n a. semua peraturan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan daerah ini, wajib disesuaikan paling lambat 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n b. pemberian insentif yang diberikan sebelum Peraturan daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif tersebut berakhir.\n c. permohonan insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal yang sedang diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 11, Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TULANG BAWANG BARAT REGENCY
NUMBER 16 OF 2013
CONCERNING
GRANTING OF INCENTIVES AND PROVISION OF INVESTMENT FACILITIES
IN TULANG BAWANG BARAT REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TULANG BAWANG BARAT,

Considering:

that based on the provisions of Article 176 of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, in order to improve the regional economy, incentives and/or facilities can be provided to the community and/or investors which are regulated in regional regulations based on statutory regulations;
that in order to attract investors and increase the growth and development of the regional economy, it is necessary to provide incentives and/or facilities to the community and/or investors;
that in order for the provision of incentives and/or the provision of investment facilities by the regional government not to conflict with the principle of providing incentives and providing

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2278408-a912-452d-9833-64309f86c9a8","actionData","errors"]