[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f22375f8-5c04-4bf4-b589-d1a0d703e310","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-04-18","effective_date","2022-04-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonosobo","place_of_enactment","Wonosobo","theme","Pelayanan Publik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelayanan publik
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2022/NOMOR.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelayanan Publik
ABSTRAK:	\n \n bahwa Daerah berkewajiban melayani setiap masyarakat untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyelenggarakan Pelayanan Publik secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik maka diperlukan pengaturan pelayanan publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Asas\r\nBab III Penyelenggaraan Pelayanan Publik\r\nBab IV Penyelenggara, Pembina, Penangung Jawab dan Pelaksana\r\nBab V Kerja Sama Pelayanan Publik\r\nBab VI Hak, Kewajiban dan Larangan\r\nBab VII Pengaduan Masyarakat\r\nBab VIII Sistem Pelayanan Terpadu dan Penyelenggaraan MPP\r\nBab IX Pemanfaatan Teknologi Informasi\r\nBab X Peran Serta Masyarakat\r\nBab XI Pengawasan\r\nBab XII Ketentuan Peralihan\r\nBab XIII Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022. \n Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2009 dicabut. \n 31 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Wonosobo. Latar belakangnya adalah kewajiban daerah untuk melayani masyarakat dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya melalui pelayanan publik yang terpadu dan berkelanjutan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis-jenis Pelayanan Publik: meliputi pelayanan barang publik, jasa publik, dan administratif di berbagai sektor seperti pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, dan kesehatan.
Pola Pelayanan: mencakup pola fungsional, terpusat, terpadu (satu atap dan satu pintu), dan gugus tugas.
Standar Pelayanan: Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan, termasuk komponen seperti dasar hukum, persyaratan, jangka waktu, biaya, dan produk pelayanan.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Penyelenggara dan pelaksana harus meningkatkan pelayanan dengan memperhatikan komitmen, perubahan pola pikir, partisipasi pengguna, dan keterbukaan.
Survei Kepuasan Masyarakat: Penyelenggara wajib melakukan survei kepuasan masyarakat.
Maklumat Pelayanan: Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan.
Sistem Informasi Pelayanan Publik: Penyelenggara wajib mengelola sistem informasi pelayanan publik.
Pengelolaan Sarana dan Prasarana: Penyelenggara bertanggung jawab dalam penyediaan sarana dan prasarana.
Pelayanan Akses Khusus: Penyelenggara wajib memberikan pelayanan khusus kepada kelompok rentan.
Penyelenggara Pelayanan Publik: meliputi Pemerintah Daerah, BUMD, dan Pemerintah Desa.
Kerja Sama Pelayanan Publik: Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
Hak, Kewajiban, dan Larangan: mengatur hak dan kewajiban Penyelenggara, pelaksana, dan masyarakat, serta larangan bagi Penyelenggara dan pelaksana.
Pengaduan Masyarakat: Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Sistem Pelayanan Terpadu dan MPP: Penyelenggara dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu dan MPP.
Pemanfaatan Teknologi Informasi: Penyelenggara dapat memanfaatkan teknologi informasi.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Pengawasan: Pengawasan dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal.

","transitional_provisions","1. Setiap kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap Penyelenggara yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WONOSOBO
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF WONOSOBO REGENCY
NUMBER 5 OF 2022
CONCERNING
PUBLIC SERVICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WONOSOBO,

\n\n \n \n

Considering:

that the Region is obliged to serve every
community to fulfill their rights and needs
basic in the framework of public services that
is the mandate of the 1945 State Constitution of the
Republic of Indonesia;
that public service providers are obliged
to organize integrated Public Services and
sustainable in an effort to meet expectations and
demands of the public for service quality
public;
that to provide direction, foundation, and
legal certainty in the provision of public services
by public service providers, it is necessary
public service arrangements;
that based on the considerations as
referred to in letters a, b, and c, it is necessary
stipulating a Regional Regulation on Services
Publ

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f22375f8-5c04-4bf4-b589-d1a0d703e310","actionData","errors"]