[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f20c585e-e29a-4674-a7e1-6e922d13ba34","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan","short_title","Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-04-06","effective_date","2024-05-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","36bc9f86-ce15-4ef5-8b0d-d3e028ca73a7","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan","short_name","Peraturan BNPP","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"1d03ffcd-73f1-4771-8c69-dc417de914f4","Pengawasan & Audit Kelembagaan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"f38dcfcd-5d46-4297-b2ec-bbe075f94286","Reformasi Birokrasi Pemerintah","tags",[],"location","Badan Nasional Pengelola Perbatasan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SISTEM AKUNTABILITAS - KINERJA INSTANSI PEMERINTAH - SEKRETARIAT TETAP - BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
2024
Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan NO. 2, BN 2024 (263): 12 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan TENTANG Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan
ABSTRAK:	\n \n Untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan, perlu pedoman penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola. \n Dasar Hukum Perbnpp ini adalah UU No. 43 Tahun 2008; Perpres No. 12 Tahun 2010; Perpres No. 29 Tahun 2014; dan Perbnpp No. 2 Tahun 2021. \n Perbnpp ini mengatur mengenai Penyelenggaraan SAKIP di Settap dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah dan tata cara pengendalian serta Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penyelenggara SAKIP di Settap sebagaimana dimaksud sebelumnya dilakukan berjenjang pada tingkat: Settap; Unit Kerja Eselon I; dan Unit Kerja Eselon II. Kepala Badan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SAKIP Settap. Pimpinan Unit Kerja Eselon I bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SAKIP di Unit Kerja Eselon I yang dipimpinnya. Pimpinan Unit Kerja Eselon II bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SAKIP di Unit Kerja Eselon II yang dipimpinnya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2024. \n Lampiran file: 12 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 12) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini ditetapkan sebagai pedoman penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Settap BNPP). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi melalui rangkaian sistematik aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat Settap, Unit Kerja Eselon I, dan Unit Kerja Eselon II. Tanggung jawab penyelenggaraan berada pada Kepala Badan, pimpinan Unit Kerja Eselon I, dan pimpinan Unit Kerja Eselon II sesuai dengan lingkup kewenangannya. Komponen utama SAKIP meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Reviu. Peraturan ini juga mengatur mekanisme koordinasi, tata cara penyusunan dokumen kinerja, serta kewajiban publikasi dokumen Renstra dan laporan kinerja pada laman resmi BNPP.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE NATIONAL BORDER MANAGEMENT AGENCY NUMBER 2 OF 2024 ON THE GOVERNMENT AGENCY PERFORMANCE ACCOUNTABILITY SYSTEM AT THE PERMANENT SECRETARIAT OF THE NATIONAL BORDER MANAGEMENT AGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL BORDER MANAGEMENT AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to improve the performance accountability of the Permanent Secretariat of the National Border Management Agency, it is necessary to have guidelines for the implementation of the Government Agency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f20c585e-e29a-4674-a7e1-6e922d13ba34","actionData","errors"]