[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2051df1-0df8-47be-bbde-29fa2c124f00","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2004","number","13","year","2004","published_date","2004-06-29","effective_date","2004-06-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir","place_of_enactment","Bagan Siapi-api","theme","Pajak Reklame","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK
2004
Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LD. 2004/No. 1 Seri B
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pajak Reklame
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor\r\n18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, jo\r\nUndang –Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan\r\nUndang-Undang Nomor 18 tahun 1997 dinyatakan bahwa\r\nPajak Reklame termasuk pajak Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; \n Dalam Peraturan Ini Berisi 16 (enam belas) Bab dan 37 (tiga puluh tujuh) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Nama, Objek dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak; Wilayah Pemungutan dan Cara Perhitungan Pajak; Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan Pajak; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Keberatan dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pajak; Kadaluarsa; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2004. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2004 mengatur tentang Pajak Reklame. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menetapkan pajak reklame di Kabupaten Rokan Hilir.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n- **Nama, Objek, dan Subjek Pajak:** Pajak Reklame dipungut atas setiap penyelenggaraan reklame. Objek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame, dengan pengecualian penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat atau Daerah, melalui televisi, radio, warta harian, dan reklame lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.\n- **Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak:** Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame, yang ditentukan berdasarkan nilai strategis, lokasi, dan jenis reklame. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10%.\n- **Wilayah Pemungutan dan Cara Perhitungan Pajak:** Pajak dipungut di wilayah daerah tempat reklame berlokasi. Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan.\n- **Masa Pajak, Saat Pajak Terutang, dan SPTPD:** Masa pajak sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame. Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame. Setiap wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.\n- **Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak:** Pembayaran pajak dilakukan ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Penagihan pajak dilakukan melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan jika wajib pajak tidak melunasi kewajibannya.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian Pendapatan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF ROKAN HILIR REGENCY
NUMBER 13 OF 2004
CONCERNING
ADVERTISEMENT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF ROKAN HILIR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that based on the Provisions of Article 2 of Law Number 18 of 1997 concerning Regional Tax and Regional Retribution, jo Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997, it is stated that Advertisement Tax is a Regional tax; \n that in connection with the intent of letter a above, it is necessary to stipulate Advertisement Tax by Regional Regulation. \n \n
In view of:	\n \n Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1997 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209); \n Law Number 17 of 1997 concerning the Tax Dispute Settlement Agency (State Gazette of 1997 Number 40,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2051df1-0df8-47be-bbde-29fa2c124f00","actionData","errors"]