[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f1e3708e-2a82-4e98-9824-d8666c90ff0e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-04-18","effective_date","2024-04-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3aa5d8-f159-4344-9c0c-bcfbc6a9b276","Pencegahan Pencucian Uang",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Peraturan Bank Indonesia-Sistem Pembayaran dan Pengelolaan uang Rupiah
2024
Peraturan Bank Indonesia NO. 2, BN.2024 (77)/29 hlm
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia
ABSTRAK:	\n \n a. tujuan Bank Indonesia untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi keuangan digital\r\nb. pemanfaatan teknologi informasi berpotensi meningkatkan eksposur risiko siber yang dapat menimbulkan kerugian keuangan dan mengganggu\r\nstabilitas sistem keuangan, sehingga perlu dibangun keamanan sistem informasi dan ketahanan siber yang mengacu pada standar internasional dan praktik terbaik\r\nc. membangun keamanan sistem informasi dan ketahanan siber, diperlukan pengaturan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber bagi penyelenggara sistem pembayaran, pelaku pasar uang dan pasar valuta asing, serta pihak lain yang diatur dan diawasi Bank Indonesia \n Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kerangka pengaturan dan pengawasan KKS, tata kelola, pencegahan, penanganan, pengawasan, kolaborasi, penerapan KKS dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024. \n 20 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 ini ditetapkan untuk memperkuat keamanan sistem informasi dan ketahanan siber bagi penyelenggara sistem pembayaran, pelaku pasar uang dan pasar valuta asing, serta pihak lain yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk mendukung stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran, dan sistem keuangan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi risiko siber yang dapat mengganggu stabilitas keuangan. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembagian kewenangan antara Bank Indonesia dan penyelenggara terkait, serta kewajiban penyelenggara untuk mematuhi standar keamanan informasi dan ketahanan siber internasional. Penyelenggara diwajibkan untuk memiliki strategi dan kebijakan KKS, melakukan manajemen risiko siber, dan memastikan kesiapan menghadapi insiden siber. Selain itu, penyelenggara harus melaksanakan audit KKS secara berkala dan meningkatkan budaya KKS di lingkungan internal dan eksternal.

","transitional_provisions","sanctions","

Penyelenggara yang melanggar ketentuan pelaporan dikenai sanksi administratif berupa teguran, kewajiban membayar, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin.
Sanksi administratif berupa kewajiban membayar dikenakan paling banyak Rp5.000.000,00 per laporan.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANK INDONESIA REGULATION
NUMBER 2 OF 2024
CONCERNING
INFORMATION SYSTEM SECURITY AND CYBER RESILIENCE FOR
PAYMENT SYSTEM PROVIDERS, MONEY MARKET AND FOREIGN
EXCHANGE MARKET PARTICIPANTS, AS WELL AS OTHER PARTIES REGULATED
AND SUPERVISED BY BANK INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANK INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in realizing Bank Indonesia's objectives to achieve Rupiah exchange rate stability, maintain payment system stability, and participate in maintaining financial system stability in order to support sustainable economic growth, it is necessary to utilize information technology to encourage the acceleration of digital financial economic development;
that the utilization of information technology has the potential to increase exposure to cyber risks that can cause financial losses and disrupt financial system stability, so it is necessary to build information

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f1e3708e-2a82-4e98-9824-d8666c90ff0e","actionData","errors"]