[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f1df4492-3406-489f-a0a1-5b9eb0afaffa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA\r\nNOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN\r\nPRODUK HUKUM DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 9 Tahun 2020","number","9","year","2020","published_date","2020-12-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"88f2972e-158f-4396-b4de-acd42e05eae1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Toraja utara","place_of_enactment","Rantepao","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA\r\nNOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN\r\nPRODUK HUKUM DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA\r\nNOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN\r\nPRODUK HUKUM DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 \r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka\r\nperlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2017\r\ntentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja\r\nUtara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman\r\nPembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a \r\ndimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan \r\nPeraturan Daerah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2017\r\ntentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang \r\nPembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi\r\nSulawesi Selatan; \r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2012 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4\r\nTahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan \r\nPerangkat Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja utara Nomor 10\r\nTahun 2017 tentang Pedoman pembentukan produk\r\nHukum Daerah. \n MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten\r\nToraja Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman\r\nPembentukan Produk Hukum Daerah. 1. Ketentuan Pasal 1 diubah Pasal 1 Pengertian Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Gubernur, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah, Perangkat Daerah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan Bupati, Produk Hukum Daerah, Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Sekretaris Daerah, Bagian Hukum, Pembentukan Produk Hukum Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Program Pembentukan Perda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Naskah Akademik, Pengundangan, Autentifikasi, Konsultasi, Fasilitasi, Evaluasi, Nomor Register, Verifikasi, Klarifikasi, Materi Muatan Peraturan Daerah. 2. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 4 dihapus. 3. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 disisipkan 1 (satu)\r\nayat yakni ayat (3a). 4. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19 disisipkan 2 (dua)\r\nayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b). 5. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A. 6. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 dihapus. 7. Diantara ayat (1) dan ayat (2) pasal 30 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b). 8. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 34A., Pasal 34B dan Pasal 34C. 9. Ketentuan BAB VI diubah BAB VI PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI. 10. Ketentuan Pasal 38 diubah. 11. Ketentuan Pasal 39 diubah. 12. Ketentuan Pasal 40 diubah. 13. Ketentuan Pasal 211\r\ndiubah. 14. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf c diubah. 15. Ketentuan Pasal 55 diubah. 16. Pasal 56 dihapus.\r\n16. Pasal 56 dihapus. 17. Ketentuan Pasal 63 diubah. 18. Ketentuan Pasal 66 diubah. 19. Ketentuan Pasal 67 diubah. 20. Ketentuan Pasal 68 diubah. 21. Ketentuan Pasal 69 diubah. 22.Ketentuan Pasal 71 diubah. 23. Ketentuan Pasal 72 diubah. \r\n\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2020. \n 17 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 82).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2020 ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

\n\n

Perubahan meliputi beberapa ketentuan, di antaranya:

\n\n

Perubahan definisi beberapa istilah dalam Pasal 1.
Penghapusan ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 4.
Penyisipan ayat (3a) pada Pasal 12 mengenai penyusunan dan penetapan Propemperda.
Penyisipan ayat (3a) dan (3b) pada Pasal 19 mengenai penyelarasan naskah akademik Raperda.
Penyisipan Pasal 22A mengenai pengajuan Raperda dari DPRD.
Penghapusan ayat (1) Pasal 23.
Penyisipan ayat (la) dan (1b) pada Pasal 30 mengenai pembahasan Raperda.
Penyisipan Pasal 34A, Pasal 34B dan Pasal 34C mengenai fasilitasi dan Noreg.
Perubahan BAB VI mengenai Pembentukan Peraturan Bupati.
Perubahan Pasal 38 mengenai penetapan Perbup.
Perubahan Pasal 39 mengenai Tim Penyusunan Perbup.
Perubahan Pasal 40 mengenai paraf koordinasi Raperbup.
Perubahan Pasal 41 mengenai perubahan dan/atau penyempurnaan Raperbup.
Perubahan Pasal 45 ayat (2) huruf c mengenai materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik.
Perubahan Pasal 55 mengenai penandatanganan Perbup.
Penghapusan Pasal 56.
Perubahan Pasal 63 mengenai penomoran Produk Hukum Daerah.
Perubahan Pasal 66 mengenai pengundangan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD dalam Berita Daerah.
Perubahan Pasal 67 mengenai keberlakuan Perda, Perbup dan Peraturan DPRD.
Perubahan Pasal 68 mengenai pemuatan Perda dan Perbup dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Perubahan Pasal 69 mengenai autentifikasi Produk Hukum Daerah.
Perubahan Pasal 71 mengenai hak masyarakat dalam memberikan masukan.
Perubahan Pasal 72 mengenai pengikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan.

\n\n

Peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan pedoman pembentukan produk hukum daerah agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[99],{"_100":101,"_102":103},"text","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2020.","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH TORAJA
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF TORAJA UTARA REGENCY
NUMBER 9 OF 2020
on
AMENDMENT OF REGIONAL REGULATION OF TORAJA UTARA REGENCY
NUMBER 10 OF 2017 ON GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT OF
LOCAL LEGAL PRODUCTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH TORAJA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that with the enactment of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 120 of 2018 on Amendment of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 80 of 2015 on the Establishment of Local Legal Products, it is necessary to adjust and amend the Regional Regulation of North Toraja Regency Number 10 of 2017 on Guidelines for the Establishment of Local Legal Products;
that the amendment of the Regional Regulation of North Toraja Regency Number 10 of 2017 on Guidelines for the Establishment of Local Legal Products as referred to in letter a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f1df4492-3406-489f-a0a1-5b9eb0afaffa","actionData","errors"]