Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2019

(-)

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga di Kabupaten Banjarnegara. Latar belakangnya adalah pembangunan daerah yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk keluarga sebagai unit sosial terkecil yang perlu dibina. Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi juga menjadi pertimbangan, karena dapat menggeser tatanan ketahanan keluarga.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah memiliki peran dalam memfasilitasi pembangunan ketahanan keluarga, termasuk penerapan nilai agama, landasan legalitas keluarga, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologi, dan sosial budaya. Pemerintah Daerah juga meningkatkan kualitas keluarga melalui berbagai program, seperti peningkatan kualitas anak, remaja, dan lanjut usia, pemberdayaan keluarga rentan, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.

Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban anggota keluarga, calon pasangan menikah, suami istri, dan orang perseorangan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga. Masyarakat dan dunia usaha juga memiliki peran dalam pembangunan ketahanan keluarga. Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah (TPK2D) dan dapat membentuk kader pendamping keluarga.

Koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, instansi terkait, dan dunia usaha, juga diatur dalam Peraturan Daerah ini. Sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga juga menjadi bagian penting dalam perencanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pusat data.

1. Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial yang telah dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

(-)